 |
| Transformasi Birokrasi Prabowo yang lebih baik |
JAKARTA – SuaraMediaNews.com | Kabinet Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan kebutuhan mendesak akan Transformasi Birokrasi Prabowo yang lebih baik. Tujuannya satu: mendorong akselerasi perekonomian nasional. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), dituntut untuk mengadopsi standar kinerja baru yang out of the box.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa orientasi birokrasi kini wajib diselaraskan dengan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. Hal ini krusial, mengingat tantangan global seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya, hingga gejolak disrupsi teknologi.
Baca Juga : Jelang Akhir 2025, Menkeu Purbaya Jelaskan Soal Kenaikan Gaji PNS, TNI, dan Polri
"Birokrasi Indonesia harus lincah, berpikir jauh ke depan, namun juga siap untuk meninjau ulang kebijakannya. Tidak hanya itu, ASN ke depan juga harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, dan bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi," ujar Menteri Rini seperti dikutip dari situs Kementerian PANRB, pada Senin (24/11/2025).
Indonesia kini telah memasuki fase baru yang sangat menentukan, yaitu Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045. Fase ini adalah instrumen strategis yang akan mengukur kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara cepat, responsif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Prabowo Subianto, Kritik Itu Penting untuk Demokrasi dan Pemimpin Harus Siap Dikoreksi
Dua dekade terakhir telah menjadi fondasi kuat, ditandai dengan:
Penyederhanaan struktur organisasi.
Penguatan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP.
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini mencapai 91% di Kementerian/Lembaga.
Menteri Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan investasi strategis. Ia mengajak seluruh stakeholder untuk meninggalkan 'business as usual' dan beralih menuju transformative governance yang mengutamakan integrasi lintas sektor dan penciptaan nilai tambah.
Baca Juga : Benarkah Gaji Pensiunan PNS Naik November 2025? Ini Penjelasan Taspen dan Fakta Sebenarnya
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang RB Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menyampaikan komitmen kolektif yang telah disepakati.
Kementerian PANRB bersama seluruh kementerian/lembaga pengampu sasaran telah menyusun dan menyepakati lima dokumen kesepakatan bersama. Dokumen ini mencerminkan lima arah besar Reformasi Birokrasi yang akan dicapai dalam periode 2025-2029.
"Lima dokumen kesepakatan ini menjadi simbol komitmen kolektif untuk bekerja dalam satu orkestrasi transformasi," kata Erwan.
Baca Juga : PNS Belum Tentu Dapat Kenaikan Gaji di 2026, Sri Mulyani, Fokus APBN untuk 8 Program Prioritas
Penegasan ini menunjukkan bahwa Transformasi Birokrasi Prabowo adalah gerakan bersama, melibatkan tidak hanya kementerian/lembaga, tetapi juga dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah.
"Melalui penandatanganan ini, kita meneguhkan bahwa Reformasi Birokrasi Nasional bukan lagi agenda sektoral, melainkan agenda nasional bersama, yang memadukan kekuatan lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang lincah, berintegritas, dan melayani menuju ASN Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
(smn/tim)
