Bandar Lampung | SuaraMediaNews.com – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman serius yang harus dihadapi bersama. Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.
“Stunting adalah musuh bersama. Jika tidak kita tangani, generasi muda kita akan terhambat tumbuh kembangnya, baik fisik maupun kemampuan intelektual. Ini berpotensi menggerus kualitas sumber daya manusia dan peradaban bangsa,” ungkap Wagub saat membuka kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Provinsi Lampung, Kamis (3/7/2025).
Sejak 2019, prevalensi stunting di Provinsi Lampung menunjukkan tren penurunan, dari 26,26% menjadi 14,9% pada 2023. Namun, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di provinsi ini naik kembali menjadi 15,9%, meningkat 1% dari tahun sebelumnya.
Kenaikan juga tercatat di 10 Kabupaten/Kota, dengan lonjakan tertinggi mencapai 8,5%. Di sisi lain, 5 Kabupaten mencatatkan penurunan, dengan Way Kanan menjadi yang paling signifikan, yakni turun hingga 8,8%.
Berdasarkan target nasional, Lampung harus menurunkan prevalensi stunting ke 13,2% pada 2025 dan mencapai 3,8% pada 2045. Wagub menegaskan, pencapaian ini tidak mungkin berhasil dengan pola kerja biasa-biasa saja.
“Kita tidak bisa lagi hanya melakukan rutinitas. Harus ada aksi nyata yang menyasar langsung anak-anak dan keluarga. Tata kelola, pendanaan, dan komitmen daerah harus ditingkatkan,” tegasnya.
Beberapa masalah yang disebutkan sebagai penyebab meningkatnya stunting antara lain, Lemahnya koordinasi dan tata kelola, Keterbatasan anggaran, Rendahnya kualitas data dan intervensi, Masih kurang optimalnya program gizi seperti ASI Eksklusif, Tablet Tambah Darah, Layanan ANC, Imunisasi, serta MP-ASI.
Wagub juga menyoroti pentingnya intervensi sensitif seperti, Akses air bersih dan sanitasi (WASH), Pemberdayaan orang tua, salah satunya melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)
Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendukung intervensi spesifik secara berkelanjutan.
Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri pada 15 April 2025, tahun 2024 menjadi masa transisi menuju strategi baru Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS). Strategi ini akan menggantikan pendekatan lama yang berbasis 5 pilar dan 8 aksi konvergensi, sebagaimana akan tercantum dalam revisi Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
Melalui Surat Edaran Kemendagri No. 400.5.7/1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025, pemerintah daerah diminta tetap melaksanakan penilaian kinerja aksi konvergensi tahun 2024 sesuai regulasi yang masih berlaku.
“Penilaian ini bukan perlombaan, tapi upaya evaluasi untuk meningkatkan kolaborasi dan inovasi dalam penurunan angka stunting di daerah,” ujar Wagub Jihan.
Wagub Jihan berharap proses penilaian berjalan objektif dan profesional, serta menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa ditindaklanjuti secara nyata di lapangan.
“Kita ingin aksi nyata yang berdampak langsung. Penilaian ini harus memberi semangat baru untuk mencapai target nasional bersama,” tutupnya.
(ABDL)
