 |
| Dok. MENPANRB |
Jakarta — SuaraMediaNews.com | Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data nasional menjadi dua pilar utama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan tertib, terukur, dan konsisten, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini dalam kegiatan Kolaborasi Satu Data Indonesia untuk Pembangunan Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (26/1/2026).
Menurut Rini Widyantini, Satu Data Indonesia merupakan ruang kolaborasi strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan BUMN dalam satu ekosistem data nasional yang terintegrasi.
BACA JUGA : Peringatan Hari Ibu 2025 Tegaskan Peran Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045
“Kami memandang Satu Data Indonesia sebagai wadah kolaborasi strategis untuk mendukung pembangunan yang lebih terarah, berbasis data, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kementerian PANRB, lanjut Rini, menyambut baik serta mendukung penuh penguatan kolaborasi Satu Data Indonesia dalam mendukung pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui komitmen terhadap penyusunan RUU Satu Data Indonesia yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan dibahas bersama DPR RI.
RUU tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk memperkuat tata kelola data nasional, menjamin interoperabilitas data, serta memastikan keberlanjutan berbagi pakai data lintas sektor.
Selain itu, Kementerian PANRB mendorong pertukaran dan pemanfaatan data lintas sektor yang aman dan tepercaya agar layanan publik terintegrasi, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
BACA JUGA : Menteri PANRB: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Hulu Birokrasi
MenPANRB juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat keterpaduan data layanan publik, antara lain : Penegasan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai leading agency, Penguatan kewajiban interoperabilitas data lintas sektor, Pengurangan hambatan administratif seperti MoU/PKS, dengan beralih ke pertukaran data otomatis berbasis sistem, Penerapan desain integrasi top-down sesuai target Presiden, Optimalisasi Digital Public Infrastructure (DPI), khususnya data exchange
“Langkah-langkah ini bukan sekadar pembenahan teknis, melainkan fondasi utama agar integrasi data dan layanan publik dapat berjalan masif, aman, dan berkelanjutan,” tegas Rini.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa pembangunan nasional berbasis data menjadi kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Ia menyebut bahwa data kini tidak hanya sekadar statistik, tetapi telah menjadi aset bernilai tinggi seiring kemajuan teknologi.
“Ada istilah data is the new oil, data is the new gold. Ke depan, data akan jauh lebih bernilai dibandingkan komoditas ekonomi lainnya, asalkan dikelola dengan mekanisme yang tepat,” jelasnya.
BACA JUGA : Daftar Lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Hal senada disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, yang menyebut data sebagai kompas kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang tidak tepat sasaran, seperti bantuan sosial yang keliru, sering kali berakar dari data yang tidak akurat.
Ia juga menyoroti tantangan ke depan berupa ego sektoral, komitmen interoperabilitas, serta keamanan data, yang harus dijawab melalui kolaborasi Satu Data Indonesia dan regulasi yang kuat.
Pada kesempatan yang sama, Duta Arsip Nasional RI sekaligus Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa para pendiri bangsa telah merancang pembangunan berbasis satu data, dengan mengintegrasikan data geospasial dan data numerik.
Menurutnya, upaya mewujudkan pembangunan berbasis Satu Data Indonesia membutuhkan perjuangan dan kolaborasi bersama antara instansi pusat dan pemerintah daerah.
Sumber :MENPANRB
