 |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) |
Lampung Barat – SuaraMediaNews.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat terus mendorong percepatan penanganan dampak bencana alam melalui dukungan pemerintah pusat. Upaya tersebut mendapat respon positif dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) untuk sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Hasil verifikasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Alana Cafe Pinusan , Kecamatan Sumber Jaya, Jumat (17/7/2026), dan menampilkan jajaran BNPB, BPBD Provinsi Lampung, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Lampung, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus menyampaikan apresiasi atas langkah cepat BNPB yang telah menurunkan waktu ke lapangan untuk memastikan kondisi infrastruktur yang terdampak bencana.
“Kami menyambut baik agenda verifikasi lapangan yang dilakukan Tim BNPB. Terima kasih kepada pimpinan BNPB yang telah menanggapi usulan penanganan dampak bencana yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,” ujar Parosil.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB , Syavera, ST, MT , memaparkan hasil verifikasi lapangan terhadap usulan rehabilitasi yang dibuat Pemkab Lampung Barat.
Adapun lima lokasi prioritas yang menjadi usulan penanganan meliputi:
- Penanganan longsor di Jalan Lingkar Kecamatan Way Tenong, Desa Mutar Alam.
- Penanganan longsor Jalan Lingkar Kenali–Kembahang di Pekon Sukaraja, Kecamatan Belalau.
- Pembangunan jembatan penghubung di Pekon Ringin Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh.
- Penanganan banjir Way Uluhan di Pekon Tapak Siring, Kecamatan Sukau.
- Penanganan banjir di Pekon Buay Nyerupa di aliran Way Warkuk, Kecamatan Sukau.
Kelima lokasi tersebut dinilai menjadi prioritas karena memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta pelayanan publik di wilayah terdampak.
Syavera menjelaskan, proses verifikasi lapangan BNPB dilaksanakan pada 14–18 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi teknis.
Tim verifikasi terdiri dari BNPB Pusat yang didampingi BBWS Lampung , BPJN Lampung , BPBD Provinsi Lampung , serta perangkat daerah Kabupaten Lampung Barat seperti BPBD , Dinas Pekerjaan Umum , Bappeda , Inspektorat , dan BKAD .
Artinya, verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen usulan, kebutuhan riil di lapangan, dan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.
“Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data usulan, dokumen pendukung, dan kondisi yang ada di lapangan,” jelas Syavera.
BACA JUGA : 1.400 Kendaraan Dinas Pemkab Lamongan Tunggak Pajak, Temuan BPK Jadi Sorotan Pengelolaan Aset Daerah
Ia menambahkan, seluruh hasil verifikasi telah dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang nantinya menjadi dasar dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Bupati Parosil menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Menurutnya, kerusakan jalan, jembatan, dan infrastruktur operator banjir akibat bencana berdampak terhadap akses transportasi maupun pelayanan publik.
“Kami sangat berharap dukungan dan bantuan BNPB sehingga usulan pemerintah daerah terkait penanganan dampak bencana alam dapat segera direalisasikan,” katanya.
Parosil juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan apabila usulan tersebut disetujui.
“Pemerintah daerah siap memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan hingga operasional. Harapan kami tentu penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin karena semakin cepat, semakin baik bagi masyarakat,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Lampung Barat , sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
BACA JUGA : Komedian Temon Tutup Usia pada 12 Juli 2026, Dunia Hiburan Indonesia Berduka
Melalui sinergi tersebut, diharapkan proses penanganan infrastruktur yang terdampak longsor dan banjir di Lampung Barat dapat segera memasuki tahap pelaksanaan sehingga masyarakat kembali memperoleh akses transportasi yang aman dan pelayanan publik yang optimal.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap hasil verifikasi BNPB dapat menjadi dasar realisasi realisasi bantuan rehabilitasi, sehingga pemulihan wilayah terdampak bencana dapat segera terwujud.
(Sai/smn)
