 |
| Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Lampung Barat |
Lampung Barat – SuaraMediaNews.com | Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Lampung Barat di Lamban Dinas Bupati, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Rabu (15/7/2026).
Pertemuan itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan APPMBGI dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional.
Dalam audiensi tersebut, Ketua APPMBGGI Lampung Barat, Firman Yani, memperkenalkan kepengurusan organisasi sekaligus memaparkan sejumlah program kerja yang akan dijalankan guna meningkatkan kualitas pengelolaan dapur MBG di Lampung Barat.
Menurut Firman, APPMBGI hadir sebagai mitra strategis yang menjembatani komunikasi antara para pengelola dapur MBG dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menjelaskan bahwa organisasi tersebut juga menjadi wadah konsultasi apabila muncul berbagai kendala dalam pelaksanaan program di lapangan.
"Kami berharap mendapat dukungan dari Bupati dan Satgas MBG. Ke depan kami ingin mengadakan pelatihan bersama seluruh pengelola dapur agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan BGN," ujarnya.
Firman menambahkan, hingga saat ini APPMBGI Lampung Barat telah memiliki sekitar 20 anggota yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional sekaligus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Sementara itu, Bupati Parosil Mabsus menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG Lampung Barat tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat lokal.
Ia berharap seluruh kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG diprioritaskan berasal dari hasil produksi petani dan peternak di Kabupaten Lampung Barat.
Menurutnya, langkah tersebut akan menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG, hasil panen para petani sayur bisa diberdayakan. Begitu juga dengan peternak lokal, misalnya telur ayam dapat dipasok langsung dari peternak kita," kata Parosil.
Selain aspek penyediaan makanan bergizi, Parosil juga mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas dapur MBG.
Ia meminta seluruh pengelola dapur memperhatikan pengolahan limbah cair maupun limbah padat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
Bupati menyarankan agar pengelola dapur aktif berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup apabila membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan limbah.
Menurutnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis harus berjalan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.
Parosil juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan Program MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kualitas makanan, kebersihan dapur, keamanan pangan, hingga kepatuhan terhadap seluruh standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Apabila ditemukan pelanggaran serius, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengusulkan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.
"Pengawasan bukan hanya sebatas memantau, tetapi juga dapat merekomendasikan penutupan SPPG apabila ditemukan pelanggaran yang membahayakan kualitas pelayanan," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Parosil mengungkapkan bahwa Tim Penggerak PKK juga akan dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan MBG sebagaimana arahan Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurutnya, kader PKK memiliki kemampuan untuk menilai aspek gizi, kebersihan, hingga kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memastikan seluruh dapur MBG menjalankan operasional sesuai standar keamanan pangan dan higienitas.
BACA JUGA : Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegaskan Iuran HUT RI ke-81 di RT/RW Wajib Sukarela
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hingga Juni 2026, terdapat 84.625 calon penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, yang terdiri dari 66.249 peserta didik dan 18.376 penerima nonpeserta didik, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Saat ini tersedia 46 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lampung Barat, dengan 29 dapur MBG telah beroperasi dan melayani sekitar 60.639 penerima manfaat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama Satgas MBG akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Melalui kolaborasi bersama APPMBGI Lampung Barat, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin optimal, menjangkau seluruh sasaran, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi lokal.
