 |
| Program Makan Bergizi Gratis (MBG) |
Lampung Barat – SuaraMediaNews.com | Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para penerima, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan petani dan peternak lokal.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Lampung Barat di Lamban Dinas Bupati, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Rabu (15/7/2026).
BACA JUGA : Parosil Mabsus Minta Program MBG Libatkan Petani Lokal, Kelola Limbah dengan Baik, dan Perkuat Pengawasan
Pertemuan itu menjadi ajang memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan APPMBGI dalam mendukung keberhasilan Program MBG Lampung Barat, yang merupakan bagian dari program prioritas nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua APPMBGGI Lampung Barat, Firman Yani, memperkenalkan kepengurusan organisasi sekaligus memaparkan rencana kerja yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dapur MBG di Lampung Barat.
Menurut Firman, APPMBGI memiliki peran sebagai penghubung antara para pengusaha dan pengelola dapur MBG dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga setiap pelaksanaan program dapat berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.
Ia mengatakan, pihaknya juga berencana menggelar pelatihan bersama Satgas MBG bagi seluruh pengelola dapur guna meningkatkan kualitas layanan.
"Kami berharap mendapat dukungan dari Bupati dan Satgas MBG agar seluruh dapur MBG di Lampung Barat dapat mengikuti pelatihan sehingga pelaksanaannya sesuai SOP Badan Gizi Nasional," ujar Firman.
Firman menjelaskan, APPMBGI juga menjadi tempat konsultasi bagi para pengelola apabila menghadapi berbagai kendala selama menjalankan program di lapangan.
Saat ini, APPMBGI Lampung Barat memiliki sekitar 20 anggota yang telah menjadi mitra Badan Gizi Nasional sekaligus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Sementara itu, Bupati Parosil Mabsus menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak karena menjadi bagian dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Namun, menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya makanan bergizi bagi masyarakat.
Lebih dari itu, pelaksanaan MBG juga harus mampu memberikan dampak ekonomi dengan melibatkan pelaku usaha lokal, termasuk petani sayuran dan peternak di Kabupaten Lampung Barat.
"Untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG, hasil pertanian masyarakat bisa dimanfaatkan. Begitu juga telur dapat dipasok langsung dari peternak ayam lokal sehingga manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat," kata Parosil.
Dengan melibatkan sektor pertanian dan peternakan lokal, pemerintah berharap perputaran ekonomi di daerah meningkat seiring bertambahnya kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG.
Selain kualitas makanan, Parosil juga menekankan pentingnya pengelolaan limbah dari aktivitas dapur MBG agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
Ia meminta setiap pengelola dapur memperhatikan pengolahan limbah cair maupun limbah padat sesuai ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup apabila memerlukan pendampingan.
Menurutnya, pelaksanaan Program MBG Lampung Barat harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga manfaatnya tidak mengorbankan kualitas lingkungan.
Dalam arahannya, Parosil menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan Program MBG sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengawasan tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kualitas makanan, kebersihan dapur, keamanan pangan, hingga kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Ia bahkan menyebut pemerintah daerah dapat mengusulkan penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi membahayakan masyarakat.
"Pengawasan bukan hanya sebatas memantau, tetapi juga dapat mengajukan penutupan SPPG apabila ditemukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Parosil juga mengungkapkan bahwa Tim Penggerak PKK akan dilibatkan dalam proses pengawasan sesuai arahan Gubernur Lampung.
Menurutnya, kader PKK memiliki kemampuan untuk menilai kualitas gizi, kebersihan, serta higienitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar keamanan pangan dan pelayanan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hingga Juni 2026, terdapat 84.625 calon penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, yang terdiri dari 66.249 peserta didik serta 18.376 sasaran nonpeserta didik, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Saat ini tersedia 46 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lampung Barat, dengan 29 dapur MBG telah beroperasi dan melayani sekitar 60.639 penerima manfaat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama Satgas MBG akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, serta ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Melalui kolaborasi dengan APPMBGI Lampung Barat, pemerintah optimistis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan semakin optimal, menjangkau seluruh sasaran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
(Fit/smn)
