 |
| Bupati Lambar audiensi bersama Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Liwa yang digelar di ruang kerja Bupati |
Lampung Barat – Suara Media News | Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat sinergi pajak daerah melalui audiensi bersama Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Liwa yang digelar di ruang kerja Bupati, Rabu (22/04/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah Lampung Barat.
Baca Juga : Bupati Parosil Dorong ASN Lampung Barat Mutasi Kendaraan, Strategi Tingkatkan PAD Daerah
Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menyambut langsung kunjungan Kepala KP2KP Liwa, Nurul Arsyianti Arsyad, yang baru bertugas di wilayah tersebut setelah sebelumnya menjabat di Kanwil DJP Jakarta Selatan II.
Dalam sambutannya, Parosil menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.
“Pelayanan terbaik kepada masyarakat hanya bisa terwujud jika ada koordinasi yang kuat. Kita punya tanggung jawab yang sama dalam melayani,” ujarnya.
Meski menunjukkan tren positif, Bupati mengungkapkan masih ada tantangan dalam pajak kendaraan bermotor di Lampung Barat, terutama terkait rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan.
Baca Juga : Pajak Kendaraan 2026 Tanpa KTP Pemilik Lama Segera Berlaku Nasional, Ini Syarat dan Ketentuannya
Ia menjelaskan, penerimaan pajak kendaraan mengalami peningkatan signifikan, terutama setelah adanya program pemutihan pajak.
“Pendapatan pajak kendaraan tahun ini sudah mencapai Rp19 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp12–13 miliar. Namun, masih banyak masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan dari luar daerah,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Parosil juga mengapresiasi peran aktif seluruh jajaran pemerintah, termasuk aparat hingga tingkat desa, yang turut membantu mendorong kesadaran pajak masyarakat Lampung Barat.
Ia menambahkan, kondisi sosial masyarakat Lampung Barat yang mayoritas berprofesi sebagai petani, khususnya petani kopi, menjadi faktor penting dalam menentukan pendekatan kebijakan perpajakan yang tepat.
Baca Juga : Aturan Baru Pajak Kendaraan Bermotor 2026, Tanpa KTP Pemilik Lama, Cukup Kwitansi dan KTP Sendiri
Sementara itu, Kepala KP2KP Liwa, Nurul Arsyianti Arsyad, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal untuk mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Ini menjadi momen silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara KP2KP Liwa dan Pemkab Lampung Barat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi strategis dalam bidang perpajakan guna mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah dan nasional.
Menurutnya, hubungan yang baik antara instansi pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya penguatan sinergi ini, diharapkan pelayanan perpajakan di Lampung Barat semakin optimal dan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Baca Juga : Dorong Masyarakat Taat Pajak, Parosil Mabsus Ajak UPTD Samsat Liwa Hadirkan Inovasi Pelayanan
Kolaborasi antara Pemkab Lampung Barat dan KP2KP Liwa menjadi langkah nyata dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
(Fit/tim)
