 |
| Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus bersama Wakil Bupati Mad Hasnurin mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 |
Lampung Barat — SuaraMediaNews.com | Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus bersama Wakil Bupati Mad Hasnurin mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan keuangan daerah guna memastikan kualitas tata kelola keuangan tetap transparan dan akuntabel, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Entry meeting tersebut dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V di Jakarta dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Baca Juga : Wabup Lampung Barat Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Targetkan Opini WTP
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui Zoom Meeting dari Aula Pesagi Setdakab.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menyampaikan bahwa entry meeting menjadi bagian penting dalam rangkaian pemeriksaan semester I tahun 2026.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang baik.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada akhir Maret 2026.
Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menyampaikan harapannya agar daerah yang dipimpinnya mampu mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama 15 tahun berturut-turut.
Baca Juga : Aturan Baru ASN 2026, WFO 4 Hari dan WFH 1 Hari Resmi Berlaku Mulai April
“Alhamdulillah, Lampung Barat telah meraih opini WTP selama beberapa tahun terakhir. Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Parosil juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia memastikan seluruh proses keuangan akan dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi peran BPK dalam memberikan penilaian serta rekomendasi yang menjadi acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan.
“Kami akan terus bekerja sama dengan BPK untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Entry Meeting BPK 2026 menjadi langkah awal penting dalam proses pemeriksaan LKPD 2025.
Dengan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, Lampung Barat optimistis mampu mempertahankan opini WTP serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
(Fit/Tim)
