 |
| Wabup Lampung Barat Serahkan LKPD 2025 ke BPK |
BANDAR LAMPUNG – SuaraMediaNews.com | Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lampung Barat 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 Lampung Barat ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Baca Juga : Kadis Kominfo Lambar Klarifikasi Isu Larangan Plat Luar Daerah, Berlaku Khusus untuk ASN
Dalam keterangannya, Mad Hasnurin menegaskan bahwa penyampaian laporan keuangan ini bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
“Penyerahan LKPD ini adalah langkah nyata kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Lampung Barat. Kami berharap BPK dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi yang membangun,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran BPK dalam memberikan arahan serta pembinaan guna meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Menurutnya, penyerahan LKPD ke BPK Lampung merupakan bentuk komitmen moral agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Ini bukan hanya soal aturan, tetapi bagaimana kami memastikan anggaran digunakan secara jelas, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga : Lampu Jalan Padam Dan Penataan PKL Palembang Jadi Sorotan, Sekda Janjikan Solusi Nyata
Melalui penyerahan LKPD Pemkab Lampung Barat 2025 ini, pemerintah daerah menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Predikat WTP menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami optimistis bisa kembali meraih opini WTP sebagai bukti komitmen dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan profesional,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah semakin meningkat, sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Lampung Barat.
(Topo/red)
