 |
| Dok Komdigi |
Jakarta – SuaraMediaNews.com || Pemerintah memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus dipercepat meskipun memasuki masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Pratikno dalam konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana, Kamis (25/12/2025).
Baca Juga : Keterbukaan Informasi Publik Jadi Kunci Penanganan Bencana Sumatera dan Aceh
Menurut Pratikno, seluruh jajaran pemerintah pusat, BNPB, serta pemerintah daerah tetap bekerja tanpa mengenal libur demi memastikan keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
“Kami memastikan percepatan tanggap darurat dan pemulihan tetap berjalan. Tidak ada libur, semua terus bekerja demi menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno yang menyampaikan keterangan secara daring dari Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno mengungkapkan hingga saat ini terdapat 13 kabupaten/kota di tiga provinsi yang telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Rinciannya, Aceh empat daerah, Sumatra Utara lima daerah, dan Sumatra Barat empat daerah.
Namun demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang akan memperpanjang masa tanggap darurat guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal sebelum memasuki fase pemulihan.
“Langkah ini diambil agar daerah benar-benar siap dan masyarakat mendapatkan layanan darurat secara optimal,” jelas Pratikno.
Percepatan pemulihan juga terlihat dari progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang terus dikebut meski memasuki akhir tahun.
Di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memasuki tahap pembangunan huntara. Sementara enam kabupaten lainnya, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen, masih dalam tahap pematangan lahan dan pembukaan akses jalan. Adapun Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan.
Pengerjaan huntara dan huntap ini dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dengan koordinasi BNPB.
“Penyiapan lahan menjadi tantangan utama. Pemerintah daerah menyiapkan lahannya, sementara pembangunan dikerjakan pemerintah pusat di bawah koordinasi BNPB,” terang Pratikno.
Selain itu, persiapan pembangunan hunian tetap juga dilakukan, termasuk hunian mandiri di lahan milik warga yang direlokasi dari kawasan rawan bencana.
Untuk Sumatra Utara, empat daerah telah memasuki proses pembangunan huntara dan huntap, yakni Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.
Sementara di Sumatra Barat, lima kabupaten tengah berproses membangun huntara, antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.
Di sektor infrastruktur, tercatat 81 ruas jalan nasional terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, 72 ruas jalan sudah kembali berfungsi, sementara 9 ruas lainnya masih dalam proses penanganan.
“Percepatan terus dilakukan agar konektivitas dan distribusi logistik semakin lancar,” kata Pratikno.
Pemulihan juga menyasar sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan pekan pertama Januari 2026 sekolah-sekolah terdampak sudah dapat kembali beroperasi. Saat ini, sekitar 65 persen sekolah telah siap digunakan setelah dilakukan pembersihan dan revitalisasi.
Di tengah kondisi cuaca yang dinamis, pemerintah terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui kolaborasi BNPB, BMKG, dan TNI-Polri guna menekan intensitas curah hujan di wilayah rawan bencana.
Baca Juga : Banjir Bandang di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara — Alarm Keras untuk Mitigasi Bencana Indonesia
Pratikno menegaskan, arahan Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah sangat jelas agar seluruh sumber daya nasional dikerahkan untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
“Kehidupan dan penghidupan masyarakat harus dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik. Itu perintah Presiden dan harus dijalankan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, relawan, dan organisasi kemanusiaan yang terus bergotong royong membantu pemulihan pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
(SMN*)
