 |
| LSM HARIMAU OKU Apresiasi KPK Tahan Empat Tersangka Korupsi Pokir DPRD OKU |
BATURAJA – SuaraMediaNews.com | Dewan Pimpinan cabang LSM Harimau Harapan Rakyat Indonesia Maju (HARIMAU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) y
ang resmi menahan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU.
Penahanan diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Rabu malam, 20 November 2025.
Keempat tersangka tersebut adalah Parwanto (Wakil Ketua DPRD OKU), Robi Vitergo (Anggota DPRD OKU), serta dua pihak swasta Ahmad Thoha alias Anang dan Mendra S.B. Mereka diduga terlibat dalam alur suap dan pengaturan proyek yang sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Maret 2025.
“KPK Mengirim Sinyal Kuat”
Ketua LSM HARIMAU OKU, Kadarudin, menyatakan bahwa penahanan tersebut menegaskan komitmen KPK untuk mengusut tuntas praktik korupsi di daerah.
“Kami mengapresiasi langkah KPK menahan para tersangka. Ini menunjukkan KPK tidak berhenti pada OTT semata, tetapi serius mengusut praktik jual beli proyek yang merusak integritas anggaran daerah,” ujarnya, Kamis 21 November 2025.
Ia menilai keterlibatan dua anggota DPRD membuktikan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) sering disalahgunakan untuk transaksi pengaturan proyek dan fee.
“Pokir adalah mandat rakyat, bukan ruang negosiasi bagi elite untuk mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.
Desakan untuk Usut Tuntas Aliran Dana
Ketua LSM HARIMAU oku Kandarudin, mendorong KPK untuk menelusuri seluruh aliran uang dan jejaring kekuasaan yang terlibat.
“Kami meminta KPK mengurai semua jejaringnya. Jangan sampai ada aktor yang luput. Ini hanya bisa bersih jika semua pihak yang bermain di balik layar turut dibuka ke publik,” katanya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat sering melaporkan penyimpangan pokir, namun jarang berlanjut ke proses hukum yang terang. Karena itu, langkah KPK kali ini dinilai sebagai peluang perbaikan besar bagi pengawasan anggaran di daerah.
Harapan Masyarakat terhadap Transparansi
Kasus ini menjadi perhatian publik OKU karena melibatkan dua legislator aktif. Banyak warga menilai bahwa penanganan tegas KPK diperlukan untuk memulihkan kepercayaan terhadap tata kelola pembangunan, terutama proyek infrastruktur yang selama ini dinilai kurang transparan.
KPK menyampaikan bahwa penyidikan masih berjalan, termasuk pemanggilan saksi tambahan dan pendalaman analisis aliran dana. Jika berkas lengkap, perkara akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.
“Kami berharap KPK tidak berhenti pada empat tersangka ini. Kami yakin ada aktor lain di balik suap pokir yang harus diungkap,” tutup Kandarudin.
(Basrun & tim)
