Bengkalis, SuaraMediaNews.com - Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di jalur non-formal.
Hal ini ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Data Guru Penerima Bantuan Kesejahteraan pada Sekolah MDTA dan Madrasah se-Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, yang resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andris Wasono, mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni. (10/06/ 2025)
Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menekankan bahwa keakuratan dan kelengkapan data menjadi fondasi utama dalam memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan kesejahteraan. Menurutnya, tanpa data yang sinkron dan valid, kebijakan yang disusun pemerintah berisiko tidak tepat sasaran.
“Data yang valid bukan sekadar angka, tetapi pijakan untuk merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan para guru,” ujar Kasmarni dalam sambutannya yang dibacakan Andris Wasono.
Kasmarni juga menegaskan bahwa peran guru MDTA dan madrasah sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang religius, berakhlak, dan berdaya saing. Oleh karena itu, kesetaraan perhatian terhadap guru-guru di jalur pendidikan non-formal harus terus ditingkatkan.
“Insentif hanyalah salah satu bentuk dukungan. Yang lebih penting adalah penghargaan terhadap dedikasi mereka membangun generasi bangsa yang berakhlak,” tambahnya.
Kegiatan ini dinilai selaras dengan visi Kabupaten Bengkalis untuk menjadi daerah yang bermarwah, maju, dan sejahtera, dengan masyarakat yang unggul dalam nilai keagamaan dan budaya.
Sinkronisasi data guru menjadi langkah awal untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
“Kami optimis, melalui pembaruan dan integrasi data ini, program-program kesejahteraan dapat dirancang lebih efektif dan merata ke depannya,” ujar Kasmarni.
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis Hadi Prasetyo, perwakilan Kantor Kementerian Agama, para kepala sekolah, hingga guru-guru dari seluruh pelosok kabupaten.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan dapat terbentuk basis data riil sebagai acuan kebijakan dan penyaluran bantuan di tahun anggaran mendatang, sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam distribusi insentif guru. (Rizal)
.gif)
