 |
| konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (10 Juni 2025) Sumber Foto (BPMI Satpres) |
Jakarta, SuaraMediaNews.com - Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap transparansi informasi dan pengambilan keputusan berbasis data dalam merespons polemik tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta publik untuk lebih hati-hati dalam menanggapi informasi visual yang beredar luas di media sosial.
“Saya mohon kepada seluruh saudara sebangsa setanah air, mari kita bijak menyikapi informasi, terutama yang bersifat visual. Jangan sampai kita terpengaruh oleh gambar-gambar yang tidak menggambarkan realita lapangan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025).
Sebelum keputusan strategis soal pencabutan IUP tambang diumumkan, Bahlil bersama jajaran kementerian terkait telah melakukan kunjungan langsung ke Pulau Gag, salah satu titik pertambangan aktif di Raja Ampat. Di sana, ia meninjau langsung kondisi reklamasi tambang dan kelestarian laut.
Dalam pernyataannya, Bahlil turut menampilkan rekaman dokumentasi terbaru dari lokasi tambang milik PT Gag Nikel yang memperlihatkan air laut tetap jernih dan kawasan pertambangan yang telah melalui tahap reklamasi.
“Kalau kita lihat langsung di lapangan, lautnya masih jernih, sebagian lahan sudah direklamasi. Jadi kalau ada gambar lain yang menyesatkan, tentu itu tidak adil dan tidak objektif,” tambahnya.
Bahlil menyoroti potensi distorsi informasi digital, terutama konten visual yang belum diverifikasi namun terlanjur membentuk persepsi negatif terhadap langkah-langkah pemerintah dalam pengelolaan sektor pertambangan.
“Kami ingin masyarakat paham proses pengambilan keputusan pemerintah bukan berdasarkan asumsi, tapi data, tinjauan lapangan, dan koordinasi lintas kementerian,” ungkapnya.
Melalui klarifikasi visual dan pendekatan langsung ke lokasi, pemerintah berharap masyarakat bisa membedakan antara narasi berbasis fakta dan konten provokatif yang tidak melalui verifikasi.
“Indonesia harus dibangun dengan informasi yang jernih. Kalau ada kritik, ayo kita buka data bersama. Tapi jangan sampai kita membangun narasi yang menyesatkan,” tutup Menteri ESDM tersebut. (Red)
Sumber : BPMI Satpres
.gif)
