suaramedianews.com. Jakarta Pusat - Langkah penting terus dikebut pemerintah dalam menyiapkan transformasi digital pemerintahan melalui government technology (GovTech).
Hari ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar menghadiri rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait koordinasi dan tindak lanjut GovTech.
“pada rapat tindak lanjut GovTech bersama para menteri dan kepala lembaga telah ada keputusan penting terkait referensi standar harga serta rekrutmen talenta digital,” ungkap Menteri Anas usai pertemuan di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (24/01/2024).
Menteri Anas menyatakan, standar harga acuan ini berkaitan dengan talenta digital yang akan mengoperasikan GovTech yang selanjutnya akan dioperasikan oleh BUMN Perum Peruri. Acuan standar harga tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dikaji oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selanjutnya akan dijelaskan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Hal kedua yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai integrasi layanan kementerian dan lembaga dengan sembilan layanan prioritas. Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi layanan portal, layanan lembaga negara, dan SIM online.
Terkait identitas digital, Menteri Anas mengatakan identitas kependudukan digital ini akan diterapkan pada pemerintah daerah dalam pilot project.
Digital ID ini nantinya digunakan untuk masuk ke dalam Portal Nasional, baik pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan, serta aplikasi SPBE prioritas lainnya. Sehingga perlu peningkatan kapabilitas, baik dari segi fitur dan kesiapan infrastruktur agar siap mengakomodasi jutaan user dalam satu waktu.
Kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas SPBE juga diminta untuk melakukan percepatan penugasan dengan Peruri. Percepatan ini untuk menyepakati Solusi Tepat Guna serta menyusun penugasan Peruri.
“Pertemuan ini juga membahas kesiapan kementerian dan lembaga terkait dalam pengintegrasian dan juga laporan dari Kementerian BUMN dan Peruri terkait dengan persiapan teknis untuk pembangunan GovTech,” lanjut Menteri Anas.
Dalam kesempatan ini, Menteri Anas juga menyampaikan perlunya perkembangan dari kementerian dan lembaga pemilik layanan prioritas SPBE terkait konsolidasi dan keterpaduan layanan ke Portal Nasional. Terkait hal ini, Kementerian PANRB bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan memastikan konsolidasi layanan serta tata kelola interoperabilitas data.
Kementerian BUMN kemudian akan mempercepat transformasi Perum Peruri agar mampu menyiapkan teknologi pemerintah kelas dunia. Hal ini dicapai dengan membentuk kelompok kerja di Peru, merekrut ahli digital dan memperkuat strategi komunikasi dengan pemangku kepentingan dan komunitas.
"Rencananya akan diadakan lagi pertemuan pada minggu depan untuk membahas perkembangan penyiapan teknologi pemerintah. Diharapkan upaya pemerintah menampilkan teknologi milik pemerintah dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan arahan Presiden Joko Widodo," tutupnya. "
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Canavian; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadeem Anwar Makarim; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh; Direktur Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian; dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. *(
.gif)
