Jakarta – SUARA MEDIA NEWS | Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus memperkuat transformasi birokrasi digital dengan menggandeng Microsoft Indonesia dalam program pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui kolaborasi ini, BKN menargetkan sebanyak 145 ribu ASN memiliki kompetensi digital dan siap menghadapi perkembangan teknologi AI.
Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mengubah cara kerja di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi ASN menjadi langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih modern, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
"Transformasi di era Artificial Intelligence bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons oleh seluruh ASN," ujar Prof. Zudan.
Menurut Prof. Zudan, kemajuan teknologi AI membuat banyak pekerjaan administratif dapat dilakukan secara otomatis. Kondisi tersebut menuntut ASN untuk meningkatkan kemampuan agar tidak hanya menguasai administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu berpikir analitis, strategis, dan berbasis data.
BKN pun mendorong lahirnya ASN dengan karakter agile, digital, dan AI-ready, sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi.
Selain memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan, ASN masa depan juga diharapkan memiliki sejumlah kompetensi penting, antara lain:
Literasi digital dan literasi AI.
Kemampuan analisis data.
Berpikir kritis.
Mampu menyelesaikan masalah yang kompleks.
Memiliki growth mindset dan semangat belajar berkelanjutan.
Prof. Zudan menilai ASN tidak lagi cukup berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi harus mampu menghadirkan solusi inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik.
BKN juga telah mengimplementasikan berbagai inovasi berbasis Artificial Intelligence guna mendukung modernisasi manajemen ASN dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa inovasi yang telah diterapkan antara lain:
Chatbot AI BKN (Melinda) sebagai layanan informasi kepegawaian.
Sistem AI Proctoring pada Computer Assisted Test (CAT).
Klasifikasi dokumen kepegawaian secara otomatis.
Otomasi proses verifikasi dan validasi dokumen.
Pemanfaatan AI tersebut bertujuan mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif.
Menurut Prof. Zudan, seluruh inovasi tersebut merupakan bagian dari modernisasi birokrasi sekaligus mendukung implementasi 12 Kebijakan Pro-Karier ASN.
Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya.
Karena itu, BKN menjalin kerja sama strategis dengan Microsoft Indonesia dan Binar Academy untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang kecerdasan buatan.
Kerja sama tersebut telah ditandatangani pada 28 April 2026 sebagai bagian dari percepatan transformasi pemerintahan digital di Indonesia.
Program pelatihan berlangsung sejak Mei hingga Juli 2026 dan mendapat sambutan positif dari para ASN. Hingga saat ini, sebanyak 12.551 peserta telah mengikuti pelatihan dari target keseluruhan sebanyak 145 ribu ASN.
Program pelatihan terdiri atas enam angkatan AI for Public Impact dan satu angkatan AI Policy Lab for Leaders.
Melalui pelatihan tersebut, peserta memperoleh berbagai materi penting, di antaranya:
Dasar-dasar Artificial Intelligence.
Pemanfaatan AI dalam penyusunan kebijakan publik.
Pengolahan data dan informasi secara cerdas.
Peningkatan produktivitas kerja ASN.
Pengembangan inovasi layanan publik berbasis teknologi.
Sementara itu, peserta AI Policy Lab for Leaders mendapatkan pembelajaran yang lebih mendalam mengenai tata kelola AI, penyusunan kebijakan, serta strategi implementasi kecerdasan buatan di lingkungan pemerintahan.
Melalui penguatan kompetensi digital dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, BKN berharap mampu menciptakan ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mendukung terwujudnya birokrasi kelas dunia.
Dengan pemanfaatan Artificial Intelligence secara tepat, pemerintah optimistis pelayanan publik akan menjadi semakin cepat, efisien, akurat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.
Sumber: Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara (BKN).
