Lampung Barat – SuaraMediaNews.com | Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2026 ini, Pemkab Lampung Barat raih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang ke-16 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi Opini WTP Lampung Barat tersebut diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Lampung, Jumat (29/05/2026).
Baca Juga : Bupati Parosil Dorong Implementasi SPIP-T untuk Wujudkan Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif
Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, hadir secara langsung untuk menerima LHP BPK RI tersebut. Keberhasilan Lampung Barat meraih WTP ke-16 menjadi bukti nyata konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik.
Menurut Parosil Mabsus, capaian Opini WTP Kabupaten Lampung Barat bukan hanya sekadar penghargaan administratif, tetapi merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menerapkan pengelolaan anggaran yang disiplin dan sesuai aturan.
“WTP ke-16 ini bukan sekadar angka. Ini merupakan cerminan komitmen seluruh jajaran Pemkab Lampung Barat dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan daerah dari tahun ke tahun,” ujar Parosil.
Ia menegaskan, mempertahankan Opini WTP secara berturut-turut selama 16 tahun memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan saat pertama kali meraihnya. Hal tersebut karena standar pemeriksaan semakin ketat, sistem pengawasan semakin kuat, serta tuntutan transparansi publik terus meningkat.
Baca Juga : Presiden Prabowo Salurkan Bantuan Sapi Kurban untuk Lampung Barat, Wabup Mad Hasnurin Sampaikan Apresiasi
Menurutnya, keberhasilan Pemkab Lampung Barat mempertahankan WTP selama belasan tahun merupakan hasil kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara, hingga pengelola keuangan di tingkat paling bawah.
“Jika WTP pertama bisa dianggap sebagai pencapaian awal, maka WTP ke-16 menunjukkan komitmen yang konsisten dari seluruh jajaran pemerintah daerah,” tambahnya.
Dalam dunia pemerintahan, Opini WTP dari BPK RI menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tidak ditemukan kesalahan material yang dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan tersebut.
Keberhasilan Lampung Barat mendapatkan Opini WTP juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah. Selain itu, peluang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK), dana insentif daerah, hingga dukungan program pembangunan nasional menjadi semakin terbuka.
Meski demikian, Parosil Mabsus mengingatkan seluruh jajaran agar tidak berpuas diri atas pencapaian WTP ke-16 Lampung Barat. Ia menilai penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Piagam boleh dipajang, tetapi semangat kerja tidak boleh menurun. Target kita bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung Barat,” tegasnya.
Baca Juga : Sidak Pasar Jelang Idul Adha, Pemkab Lampung Barat Pastikan Harga Sembako Tetap Stabil
Keberhasilan Lampung Barat meraih Opini WTP 16 kali berturut-turut sekaligus menempatkan daerah ini sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang paling konsisten dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Capaian WTP Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 diharapkan menjadi modal penting dalam mendorong percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di seluruh 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
(fit)
