 |
| diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Ekstrem, |
Jakarta, – Suaramedianews.com | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini cuaca ekstrem yang terintegrasi serta sinergi lintas sektor guna menekan risiko bencana hidrometeorologi di tengah dampak perubahan iklim yang semakin nyata. (5 Februari 2026)
BACA JUGA : Peringatan Dini BMKG, Ini 14 Wilayah Yang Berpotensi Alami Cuaca Ekstream
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Pemberitaan DPR RI, Kamis (5/2/2026), di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
Perubahan Iklim Picu Cuaca Ekstrem
Dalam paparannya, Andri mengungkapkan bahwa laporan State of the Global Climate 2024 dari World Meteorological Organization (WMO) mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan anomali suhu global telah melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius dibandingkan periode praindustri.
“Tren kenaikan suhu terjadi secara konsisten, baik global maupun regional di Indonesia. Dampaknya adalah meningkatnya intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem yang memicu banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan,” jelas Andri.
BACA JUGA : Waspada Potensi Cuaca Ektrim, Ini Peringatan BMKG
Data BMKG: Banjir dan Longsor Terus Meningkat
Berdasarkan data BMKG selama periode 2010–2025, tercatat tren peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor yang sejalan dengan kenaikan suhu dan perubahan iklim. Wilayah dengan kejadian tertinggi meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, serta sejumlah wilayah di Sumatra.
BMKG juga mencatat rata-rata suhu nasional Indonesia tahun 2024 mencapai 27,52°C, tertinggi sejak pencatatan dilakukan. Kondisi ini menyebabkan bencana hidrometeorologi mendominasi lebih dari 90 persen kejadian bencana nasional.
Selain itu, tren hujan ekstrem menunjukkan peningkatan signifikan, dengan curah hujan di atas 150 milimeter per hari yang semakin sering terjadi, bahkan pada beberapa kejadian mencapai 300 hingga 400 milimeter per hari.
Pentingnya Sistem Peringatan Dini Terintegrasi
Menurut Andri, kondisi tersebut menuntut peningkatan kesiapsiagaan melalui penguatan Sistem Peringatan Dini Multibahaya (Multi-Hazard Early Warning System/MHEWS) yang terintegrasi, sejalan dengan inisiatif global Early Warning for All (EW4All).
Sistem ini mencakup empat pilar utama, yakni:
Pengetahuan risiko bencana,
Deteksi dan pemantauan,
Kesiapsiagaan dan respons,
Diseminasi informasi yang efektif kepada masyarakat.
“Peringatan dini BMKG harus diterjemahkan hingga ke tingkat daerah dalam bentuk pemetaan risiko dan langkah kontingensi yang jelas,” ujarnya.
BACA JUGA : Cuaca Hari Ini di Indonesia: BMKG Peringatkan Hujan Lebat & Petir di Banyak Wilayah
Edukasi dan Literasi Kebencanaan Jadi Kunci
BMKG juga menekankan pentingnya literasi kebencanaan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah melalui program Sekolah Lapang BMKG.
“Bencana hidrometeorologi tidak bisa dihindari sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan awareness masyarakat melalui edukasi agar mampu memahami dan menerapkan langkah mitigasi,” kata Andri.
Ia menambahkan, efektivitas peringatan dini sangat bergantung pada tindak lanjut di hilir, yang melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
“BMKG berada di hulu sistem peringatan dini, mulai dari pemantauan hingga penyampaian informasi. Namun penyelamatan nyawa sangat bergantung pada kesiapsiagaan dan respons bersama,” tegasnya.
BACA JUGA : Waspada Desember 2025–Februari 2026, Cuaca Indonesia Bakal ‘Sibuk’, BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi
DPR Dorong Edukasi Kebencanaan Sejak Dini
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai sistem peringatan dini BMKG telah berjalan baik, namun perlu diperkuat melalui peningkatan literasi kebencanaan, termasuk melalui dunia pendidikan.
“Edukasi cuaca dan kebencanaan harus dimulai sejak dini. Informasi dari BMKG sangat penting bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Imbauan BMKG
Menutup kegiatan tersebut, BMKG mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memantau informasi resmi cuaca dan iklim BMKG, khususnya selama puncak musim hujan Februari 2026. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko dan dampak bencana hidrometeorologi di tengah perubahan iklim.
(*)
