Palembang — SuaraMediaNews.com | Pelaksanaan proyek pemeliharaan Jalan Syakyakirti RW 08 dan Lorong Lumajang, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang menuai sorotan warga. Proyek yang dikerjakan oleh CV Sentosa Putra Utama dengan anggaran Rp 298.150.404 dari APBD Kota Palembang tersebut dinilai tidak memenuhi standar pelaksanaan konstruksi.
Sejumlah warga mengaku melihat langsung pekerjaan dilakukan pada malam hari tanpa penerangan yang memadai, hanya mengandalkan sorot lampu dari motor, bahkan saat hujan turun. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas dan ketahanan jalan yang sedang dikerjakan.
“Bagaimana pekerjaan bisa menghasilkan kualitas yang baik kalau dikerjakan malam hari tanpa lampu dan dalam kondisi hujan? Ini proyek pakai uang rakyat, tapi terkesan dikerjakan asal jadi,” ujar salah satu warga RW 08 kepada Suara Media News, Jumat (06/12/2025)
Baca Juga : Kejari Palembang Tahan Mantan Kadis Perkimtan dan Direktur CV dalam Kasus Proyek Fiktif Rp1,6 Miliar
Warga menyebutkan bahwa pekerjaan tanpa penerangan berpotensi menyebabkan permukaan tidak rata, material tidak terpasang sempurna, serta proses pemadatan tidak optimal. Sementara pengerjaan saat hujan berisiko merusak struktur perkerasan dan mempercepat kerusakan jalan setelah selesai.
Hingga kini, warga mengaku belum melihat adanya pengawasan ketat dari pihak terkait di lokasi. Mereka berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang segera turun tangan untuk memeriksa kualitas pekerjaan tersebut.
“Kami meminta Pemkot melalui PUPR mengevaluasi kontraktor. Kalau memang tidak sesuai standar teknis, harus diperbaiki sebelum diserahterimakan,” tambah warga lainnya.
Pihak Dinas PUPR Kota Palembang maupun kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi saat berita ini diturunkan. Suara Media News masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk meminta klarifikasi.
Warga mengatakan telah menyiapkan dokumentasi foto dan video sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Mereka berharap pemerintah daerah memastikan transparansi dan mutu pekerjaan yang dibiayai APBD.
(Vera)
