LAMPUNG BARAT — SUARAMEDIANEWS.COM | Dalam upaya memperkuat koordinasi dan menjaga stabilitas di daerah, Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Politik.
Kegiatan ini digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI di Akar Hotel and Resorts, Bandar Lampung, pada Selasa (21/10/2025).
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional.”
Acara ini diikuti oleh seluruh Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, dan para Kepala Badan Kesbangpol kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar Baharudin, M.Si, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawasi aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi politik di daerah.
Ia menekankan bahwa pengawasan yang baik akan membantu menjaga kondusivitas daerah, memperkuat stabilitas nasional, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menyampaikan komitmen Pemkab Lampung Barat dalam mendukung langkah pemerintah pusat untuk memperkuat pengawasan terhadap Ormas dan organisasi politik.
“Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen Forkopimda. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif dalam aktivitas organisasi kemasyarakatan maupun politik,” ujar Mad Hasnurin.
Menurut Wakil Bupati Lampung Barat, kegiatan Rakor Forkopimda ini sangat relevan dan strategis, terutama dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menilai bahwa sinergi lintas instansi menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem pengawasan Ormas yang efektif serta memastikan seluruh organisasi tetap berjalan sesuai regulasi dan koridor hukum yang berlaku.
“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan Ormas. Semua pihak harus memastikan bahwa Ormas tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menjaga persatuan bangsa,” lanjutnya.
Mad Hasnurin juga menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat agar memahami batasan dan fungsi Ormas secara benar, sehingga tidak menimbulkan potensi konflik atau penyimpangan dari nilai-nilai kebangsaan.
Rakor yang diinisiasi Kemendagri ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan politik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul tata kelola Ormas yang lebih transparan, sehat, dan berorientasi pada kepentingan publik, khususnya di wilayah Provinsi Lampung.
Dengan dukungan Forkopimda, Pemkab Lampung Barat optimistis bahwa sinergi ini akan memperkuat ketertiban sosial, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga stabilitas keamanan daerah agar roda pembangunan dan investasi berjalan lancar.
“Kami siap berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk memastikan Lampung Barat tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan kondusif. Pengawasan Ormas bukan semata kontrol, tetapi juga pembinaan agar setiap organisasi dapat berkontribusi positif bagi masyarakat,” tutup Mad Hasnurin.
(FIT)
