LAMPUNG BARAT – SUARAMEDIANEWS.COM | Dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan kaji tiru Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Kabupaten Badung, Bali.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Lampung Barat untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan bagi warganya.
Kegiatan kaji tiru yang berlangsung pada Kamis (16/10/2025) tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Pirwan, SE., MM, bersama 78 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rombongan terdiri dari kepala bagian, sekretaris, kepala bidang, hingga staf teknis dari berbagai instansi di wilayah Bumi Beguai Jejama Sai Betik.
“Melalui kaji tiru ini, kami ingin belajar praktik terbaik dari MPP Badung yang sudah terbukti sukses secara nasional. Harapannya, hasil pembelajaran ini bisa diterapkan di Lampung Barat agar pelayanan publik semakin mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Pirwan.
Baca Juga : Pemkab Lampung Barat Kaji Tiru MPP Badung: Langkah Nyata Tingkatkan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Dalam sesi diskusi, Pemerintah Kabupaten Badung memaparkan secara menyeluruh proses pembentukan Mal Pelayanan Publik, mulai dari koordinasi lintas instansi, sinergi dengan BUMN/BUMD dan pihak swasta, hingga penyusunan sistem informasi yang terintegrasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung, I Made Agus Aryawan, menjelaskan bahwa keberhasilan MPP Badung tidak lepas dari tiga faktor utama: komitmen, kerja sama, dan integrasi.
“Kunci keberhasilan MPP ada pada komitmen seluruh pihak, terutama kepala daerah. Tanpa kerja sama yang solid antar instansi, pelayanan tidak akan berjalan maksimal,” ungkap Agus Aryawan.
Ia menambahkan, integrasi antar instansi pemerintah dan swasta menjadi pondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan transparan. Mulai dari sistem antrean, data persyaratan, hingga pelayanan digital — semuanya diatur agar masyarakat tidak perlu menunggu lama.
Pirwan menyebutkan, hasil kaji tiru ke Badung akan menjadi pedoman penting dalam proses pembentukan MPP Lampung Barat.
Pemkab berkomitmen menghadirkan sistem pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat mengurus berbagai administrasi, mulai dari perizinan usaha, dokumen kependudukan, hingga layanan pajak — semuanya dalam satu tempat.
“Kami ingin menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Urusan administrasi tidak boleh berbelit-belit lagi,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan program Kementerian PANRB dalam mendorong reformasi birokrasi dan penguatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah Indonesia.
Dengan semangat pembaruan dan inovasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap hasil dari kaji tiru ini dapat segera diimplementasikan.
Targetnya, terbentuknya Mal Pelayanan Publik Lampung Barat yang modern, ramah, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
MPP nantinya akan menjadi simbol perubahan paradigma birokrasi — dari yang kaku menjadi lebih terbuka, cepat, dan responsif.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung kemudahan dan kenyamanan saat berurusan dengan pemerintah. Pelayanan publik yang baik adalah cerminan pemerintahan yang melayani,” tutup Pirwan.
(Red/Tim)
