LAMPUNG BARAT – SUARAMEDIANEWS.COM | Dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong reformasi birokrasi yang lebih transparan dan efisien, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan kaji tiru Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Kabupaten Badung, Bali.
Langkah strategis ini diambil untuk menyerap praktik terbaik dalam pengelolaan MPP yang sudah sukses diterapkan di daerah tersebut.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (16/10/2025) ini dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lampung Barat, Pirwan, SE., MM.
Rombongan kaji tiru berjumlah 78 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari kepala bagian, sekretaris, kepala bidang, kasubbag, hingga staf teknis dari sejumlah instansi di wilayah Beguai Jejama Sai Betik.
Baca Juga : Pemkab Lampung Barat Kaji Tiru MPP Badung, Bali: Wujudkan Pelayanan Publik yang Cepat dan Terintegrasi
“Kaji tiru MPP di Badung ini merupakan langkah nyata Pemkab Lampung Barat untuk belajar dan mengadopsi sistem pelayanan publik terbaik di Indonesia. Kami ingin masyarakat Lampung Barat mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses,” ujar Pirwan.
Kabupaten Badung, Bali, dikenal sebagai salah satu daerah dengan sistem Mal Pelayanan Publik terbaik di Indonesia, bahkan telah meraih penghargaan Pelayanan Publik Prima dari Kementerian PANRB.
Dalam sesi kunjungan, pihak Pemkab Badung memaparkan berbagai tahapan penting pembentukan MPP — mulai dari koordinasi antarinstansi, sinergi dengan BUMN, BUMD, dan swasta, hingga pengelolaan SDM dan sistem layanan digital terintegrasi.
Selain itu, dijelaskan pula bagaimana strategi MPP Badung dalam menjaga komitmen, kerja sama, dan integrasi sebagai tiga kunci keberhasilan.
“Kunci penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik adalah komitmen. Komitmen dari semua pihak, terutama kepala daerah, menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelas I Made Agus Aryawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung.
Ia juga menambahkan, integrasi antar OPD, instansi pusat, dan swasta menjadi fondasi penting. Semua proses — mulai dari antrean, data layanan, hingga sistem informasi — diatur agar pelayanan publik bisa lebih cepat dan efisien tanpa birokrasi berbelit.
Bagi Pemkab Lampung Barat, kunjungan ini bukan sekadar studi banding, tetapi sebuah komitmen nyata membangun MPP Lampung Barat yang modern dan ramah masyarakat.
Hasil pembelajaran dari MPP Badung akan menjadi acuan dalam penyusunan sistem pelayanan publik terpadu di Lampung Barat — tempat di mana warga bisa mengurus berbagai keperluan administrasi cukup dalam satu lokasi.
“Kami ingin ke depan, pelayanan publik di Lampung Barat tidak hanya cepat, tapi juga menghadirkan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat,” tambah Pirwan.
Dengan MPP, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan administrasi seperti perizinan, kependudukan, hingga layanan pajak daerah tanpa harus berpindah-pindah kantor.
Melalui kaji tiru ke Badung, Bali, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat semakin mantap untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
Transformasi pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus memperkuat implementasi reformasi birokrasi Lampung Barat.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung perubahan pelayanan. Pemerintah harus hadir bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani,” tutup Pirwan.
Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, Pemkab Lampung Barat optimistis dapat menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat — menuju Lampung Barat yang maju, transparan, dan berdaya saing.
(Red/Tim)
