Jakarta, SuaraMediaNews.com – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menunjukkan kinerja unggulnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara.
Ditjen Bina Keuda berhasil meraih penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik dalam kategori pagu anggaran Rp50 hingga Rp150 miliar untuk lingkup KPPN Jakarta IV Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan prestisius ini diberikan dalam kegiatan Workshop Sinergi dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Jakarta IV , Made Cana Armaya.
Capaian ini menandai keberhasilan Ditjen Bina Keuda dalam mempertahankan predikat IKPA terbaik selama dua tahun berturut-turut.
Hal ini mencerminkan dedikasi tinggi dalam melaksanakan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel .
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah , Agus Fatoni, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian ini.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan pegawai Ditjen Bina Keuda atas kerja keras dan komitmennya. Penghargaan ini adalah bukti nyata dari sinergi dan dedikasi bersama. Semoga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran negara,” ungkap Fatoni.
IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah sistem penilaian yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja kementerian dan lembaga negara.
Penilaian IKPA mencakup tiga aspek utama yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Hasil Implementasi Anggaran
Dan Delapan indikator yang diukur meliputi sebagai berikut, Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyempurnaan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Keluaran Capaian, Nilai Kinerja Pelaksanaan
Tujuan IKPA adalah untuk menjamin efisiensi dan akuntabilitas anggaran , memastikan bahwa dana publik dimanfaatkan sesuai rencana, serta mendukung manajemen kas dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.
(Kontributor : MET)
