.gif)
Lampung Timur, SuaraMediaNews.com – Proyek pengaspalan hotmix di Desa Gunung Mas, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, kini menuai sorotan. Pasalnya, jalan yang baru selesai dibangun pada bulan Desember 2024 itu sudah mengalami kerusakan parah di sejumlah titik, meski belum genap satu tahun.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa aspal mulai mengelupas dan muncul lubang-lubang yang membahayakan pengguna jalan. Salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya saat ditemui di kediamannya.
"Ya mas, jalan ini dibangun bulan Desember 2024, tapi sekitar bulan Februari 2025 sudah rusak dan berlubang. Sampai sekarang belum ada perbaikan dari pemerintah daerah atau pihak rekanan," keluhnya.
Ia menambahkan bahwa sejak proyek tersebut selesai, belum pernah terlihat ada pihak Dinas PUPR Lampung Timur maupun kontraktor datang untuk mengecek atau memperbaiki kondisi jalan.
"Kami sangat berharap ada perhatian dari Dinas PUPR Lampung Timur agar jalan ini bisa dinikmati warga dengan aman dan nyaman, seperti di tempat-tempat lain," harapnya.
Warga dan pengguna jalan lainnya menyoroti kualitas pekerjaan proyek hotmix yang dinilai jauh dari standar. Mereka menduga bahwa pengerjaan proyek ini dilakukan asal-asalan tanpa memperhatikan mutu material dan teknik pelaksanaan.
Sejauh ini, belum ada klarifikasi resmi dari Dinas PUPR Lampung Timur maupun dari pihak rekanan terkait kerusakan tersebut. Hal ini memunculkan anggapan bahwa dinas terkait terkesan membiarkan kerusakan ini terus berlanjut tanpa solusi nyata.
Sejumlah warga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan memeriksa proyek tersebut. Mereka khawatir penggunaan dana APBD tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Kami berharap APH ikut mengawasi dan memeriksa proyek ini agar tidak ada unsur penyimpangan atau dugaan korupsi. Jalan ini dibangun dari uang rakyat, harusnya manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat juga," ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Kasus ini menambah deretan persoalan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai harapan masyarakat. Pengawasan dari lembaga legislatif, inspektorat daerah, serta keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan agar proyek-proyek pemerintah berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel, (Tim)
