 |
| Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan dan Distribusi BBM serta Peredaran Narkoba yang dipimpin Kapolda Lampung, Brigjen Pol. Yustan Alpian |
Lampung Barat – SuaraMediaNews.com | Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberantasan peredaran narkoba. Kedua hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kebutuhan masyarakat, kestabilan ekonomi, serta keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung Barat.
Penegasan itu disampaikan Mad Hasnurin saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan dan Distribusi BBM serta Peredaran Narkoba yang dipimpin Kapolda Lampung, Brigjen Pol. Yustan Alpian, bersama jajaran pejabat utama Polda Lampung, Selasa (27/10/2026).
Rakor tersebut diikuti melalui video meeting dari Aula Rupatama Mapolres Lampung Barat. Pertemuan ini membahas penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta meningkatkan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.
Mad Hasnurin mengatakan, ketersediaan BBM menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat dan kegiatan perekonomian.
“Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkepentingan memastikan distribusi BBM berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau masyarakat secara merata,” ujarnya.
Mad Hasnurin menjelaskan, Kabupaten Lampung Barat memiliki 10 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yang terdiri atas empat SPBU reguler dan enam SPBU kompak atau SPBU satu harga. Selain itu, keberadaan Pertashop juga membantu masyarakat mendapatkan BBM, terutama di wilayah yang membutuhkan akses lebih dekat.
Menurutnya, kondisi geografis Lampung Barat yang didominasi kawasan pegunungan serta jarak antarkecamatan yang cukup jauh menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelancaran distribusi BBM.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU dan Pertashop, serta aparat penegak hukum. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Ia juga meminta agar pengawasan distribusi BBM ditingkatkan guna mencegah penimbunan dan penyaluran yang tidak sesuai aturan.
“Pengawasan harus ditingkatkan untuk mencegah penimbunan dan penyaluran BBM yang tidak sesuai ketentuan. BBM bersubsidi harus benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Pengelola SPBU juga perlu menjaga kualitas pelayanan, transparansi harga, dan ketepatan takaran,” tegasnya.
Selain pengawasan di lapangan, Mad Hasnurin menilai pemetaan kebutuhan BBM di setiap kecamatan perlu dilakukan secara berkala.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga diharapkan rutin mengevaluasi ketersediaan stok, jumlah BBM yang disalurkan, serta kendala distribusi yang terjadi di lapangan.
Dengan pemantauan tersebut, potensi kekurangan pasokan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah penanganan bisa segera dilakukan.
Upaya ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan BBM di seluruh wilayah Lampung Barat, termasuk daerah yang sulit dijangkau, sekaligus memastikan BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya.
Selain membahas distribusi BBM, rakor tersebut juga menyoroti upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.
Mad Hasnurin menilai kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh unsur terkait sangat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.
Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak agar masyarakat terlindungi dari dampak penyalahgunaan narkotika.
Ia berharap hasil rakor tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak, baik dalam menjaga ketersediaan dan distribusi BBM maupun memperkuat upaya pemberantasan narkoba.
“Melalui koordinasi yang baik, kita berharap ketersediaan dan pemerataan distribusi BBM di Lampung Barat dapat terus terjaga. Pada saat yang sama, upaya pemberantasan narkoba harus diperkuat agar keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat tetap terpelihara,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap sinergi dengan kepolisian dan pihak terkait dapat terus ditingkatkan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman peredaran narkoba.
(smn/fit)
