 |
| kegiatan peluncuran perdana TKD Pemetaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah untuk harmonisasi kebijakan fiskal nasional tahun 2027 |
Lampung Barat, Suaramedianews.com – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat kesiapan dalam menyusun arah pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memahami secara mendalam pemetaan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat, Nukman, usai mengikuti kegiatan peluncuran perdana TKD Pemetaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah untuk harmonisasi kebijakan fiskal nasional tahun 2027, melalui zoom meeting bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, Rabu (17/6/2026).
BACA JUGA : Ratusan Peserta Meriahkan Karnaval Budaya Islam 1448 Hijriah di Lampung Barat
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekincau, Lampung Barat, itu turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Firwan serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Menurut Nukman, pemetaan TKD 2027 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat posisi dan argumentasi saat menyusun program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Kami di Lampung Barat menjadikan pemetaan TKD 2027 ini sebagai ruang untuk memperkuat posisi daerah dalam kebijakan fiskal nasional. Daerah yang datanya kuat akan lebih mudah dibaca kebutuhannya, lebih mudah dipahami konteksnya, serta memiliki dasar yang kuat dalam pembahasan kebijakan pembangunan untuk masyarakat," ujar Nukman.
Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran perangkat daerah perlu menguasai pemetaan tersebut agar setiap program yang dirancang dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Askolani, menjelaskan bahwa standarisasi dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) bukan bertujuan untuk menambah beban administrasi pemerintah daerah. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih sederhana, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Standarisasi bukan untuk menambah beban, tetapi untuk menghadirkan tata kelola TKD yang lebih sederhana, jelas, dan berpihak pada daerah serta masyarakat," tegas Askolani.
Ia juga menilai bahwa setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, serta tantangan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan penyaluran TKD dilakukan secara adil dan tepat guna.
"Jika didukung pendanaan yang tepat, daerah dapat tumbuh lebih cepat dan memberi manfaat yang lebih luas," katanya.
Nukman menambahkan, sistem standarisasi yang diterapkan pemerintah pusat justru membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh dukungan pembangunan. Dengan data yang tersusun secara baik dan terukur, kebutuhan daerah akan lebih mudah dipahami dalam proses perencanaan kebijakan nasional.
"Standarisasi yang dibawa pusat justru membuka jalan. Dengan data yang rapi dan jelas, Lampung Barat memiliki peluang lebih besar untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat," tuturnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga oleh ketepatan dalam menempatkan program sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kalau dananya jatuh ke tempat yang tepat, pembangunan akan berlari lebih cepat dan manfaatnya lebih luas," pungkas Nukman.
BACA JUGA : SuaraMediaNews.com, Portal Berita Online yang Menghadirkan Informasi Cepat, Akurat, dan Menginspirasi
Melalui pemahaman yang kuat terhadap pemetaan TKD 2027, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi upaya untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
(Fit/smn)
