Palembang – SuaraMediaNews.com || Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, melakukan kunjungan kerja ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Praja Wibawa, Kantor Satpol PP Provinsi Sumsel, Selasa sore sekitar pukul 15.50 WIB (Selasa 13 Januari 2026).
Kunjungan kerja Wakil Menteri Hukum RI ke Satpol PP Sumsel tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, serta disambut langsung oleh Kepala Satpol PP Provinsi Sumsel, Maha Resi Tama, S.E., M.M.
BACA JUGA : Ketua Umum FRIC H. Dian Surahman Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru 2026 kepada Seluruh Rakyat Indonesia
Turut mendampingi Wakil Menteri dalam agenda ini sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), para Kepala Biro, meliputi Biro Hukum, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol, serta Koordinator Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Seluruh peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan pakaian dinas yang berlaku.
Dalam paparannya, Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya kesiapan aparatur daerah, khususnya Satpol PP, dalam menghadapi dinamika penerapan hukum ke depan. Ia menyampaikan sejumlah poin strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Beberapa poin utama yang disampaikan Wakil Menteri Hukum RI antara lain standarisasi prosedur penegakan hukum, di mana setiap tindakan penegakan peraturan daerah harus mengacu pada pedoman nasional guna menjaga keseragaman di seluruh wilayah Indonesia.
BACA JUGA : FRIC Sumsel Tegaskan Loyalitas kepada Polri, Perkuat Peran Fast Respon di Tengah Masyarakat
Selain itu, ia juga menyoroti peningkatan kapasitas personel Satpol PP melalui program pelatihan berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar aparat memahami perkembangan regulasi baru sekaligus menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas.
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi digital juga menjadi perhatian, khususnya dalam mendukung pelaporan, pemantauan, serta pendokumentasian kasus agar penegakan hukum berjalan lebih efektif dan transparan.
Tak kalah penting, Wakil Menteri menegaskan perlunya sinergi lintas instansi, termasuk dengan Kepolisian Daerah, Kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya, guna menangani perkara yang membutuhkan koordinasi bersama.
BACA JUGA : Fast Respon Indonesia Center Apresiasi Sinergi TNI–Polri–SAR dalam Aksi Kemanusiaan untuk Korban Bencana Alam
Paparan tersebut diharapkan dapat mendorong penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP Provinsi Sumsel agar semakin profesional, terukur, dan sejalan dengan standar hukum nasional serta nilai-nilai HAM.
Melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Hukum RI ke Sumatera Selatan ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin solid antara Kementerian Hukum RI dan Pemerintah Provinsi Sumsel, khususnya dalam mendukung tugas Satpol PP terkait penegakan peraturan daerah, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat provinsi.
(Rep. Lilis)
