Lampung Tengah – SuaraMediaNews.com || Situasi pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah tengah berada dalam sorotan. Sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) di berbagai posisi strategis dilaporkan mulai merasa resah akibat belum adanya kepastian status jabatan.
Kondisi tersebut semakin kompleks karena kursi Bupati Lampung Tengah hingga kini juga masih dijabat oleh PLT Bupati Komang Koheri. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar terkait arah kebijakan dan stabilitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng).
BACA JUGA : Lantik 7 Pejabat Eselon IIB, Bupati Lampung Barat, Minta Fokus Layani Masyarakat Lampung Barat
Di tengah dinamika tersebut, para ASN berstatus PLT tetap dituntut menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal. Namun, di sisi lain mereka juga menghadapi ketidakpastian masa depan jabatan, apakah akan ditetapkan secara definitif atau justru digantikan.
Beberapa jabatan penting di Pemkab Lampung Tengah saat ini masih diisi oleh pejabat PLT. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kesinambungan program kerja dan efektivitas pengambilan keputusan strategis.
BACA JUGA : Lantik Tujuh Pejabat Eselon IIB, Parosil Mabsus Ingatkan Jangan Terjebak Zona Nyaman
Situasi birokrasi Lampung Tengah juga diperumit dengan kondisi Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah, Welly Adi Wantra, S.STP., M.M. Meski telah resmi dilantik pada 10 Juni 2025 oleh Bupati Lampung Tengah saat itu, Ardito Wijaya, hingga kini masih menghadapi persoalan hukum terkait kasus rekrutmen tenaga honorer di Pemkot Metro yang masih berproses di Polda Lampung.
Belum tuntasnya persoalan tersebut membuat sejumlah kebijakan strategis, termasuk penetapan jabatan definitif, belum sepenuhnya berjalan jelas. Akibatnya, suasana “menunggu” kian terasa di lingkungan birokrasi Lampung Tengah.
BACA JUGA : Bupati Berau Lantik PJ Kepala Kampung Long Suluy dan Biduk-Biduk, Fokus Percepatan Pembangunan Kampung
Sejumlah ASN berharap pemerintah pusat maupun pihak terkait segera memberikan kepastian hukum dan administrasi, agar stabilitas pemerintahan daerah tetap terjaga dan pelayanan publik di Lampung Tengah tidak terdampak secara berkepanjangan.
(Rep : Budi )
