Lampung Barat — SuaraMediaNews.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat terus memperkuat tata kelola pembangunan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) triwulan IV tahun 2025 yang digelar di Aula RSUD Alimuddin Umar, Kamis (11/12).
Agenda ini menjadi ruang evaluasi rutin untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Rakor POP dibuka oleh Sekretaris Daerah Lampung Barat, Nukman, dan diikuti oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pirwan, staf ahli, hingga jajaran perangkat daerah tingkat kabupaten dan kecamatan.
Dalam paparannya, Nukman menegaskan bahwa Rakor POP Lampung Barat bukan sekadar aktivitas administratif. Rakor ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penyerapan anggaran adalah indikator kinerja pemerintah daerah. Karena itu, kita harus meningkatkan performa agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Rakor POP memiliki peran strategis dalam mengevaluasi pelaporan dan penyerapan APBD untuk mendorong pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Nukman.
Berdasarkan hasil evaluasi hingga 30 November 2025, realisasi penyerapan anggaran Lampung Barat baru mencapai Rp 839,53 miliar atau 76,73% dari total pagu Rp 1,094 triliun. Angka tersebut masih jauh dari target 96,95%.
Sementara itu, berdasarkan Anggaran Kas, capaian penyerapan berada di angka 79,14%, dari target Rp 1,06 triliun.
Nukman menyebutkan, rendahnya serapan anggaran disebabkan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana awal berdasarkan anggaran kas.
“Dengan capaian 76,73%, kinerja kita sebagai pelayan publik masih belum optimal. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua agar lebih serius dalam mengelola anggaran dan lebih proaktif melaksanakan program,” tegasnya.
Ia menekankan perlunya percepatan, koordinasi yang lebih solid, dan komitmen kuat seluruh perangkat daerah untuk menggenjot realisasi sebelum tutup tahun.
Pemkab Lampung Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengendalian pembangunan dan meningkatkan transparansi serta akurasi pelaporan. Rakor POP menjadi momentum mendorong efektivitas program serta memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan evaluasi rutin, Pemkab optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
(Fit/red)
