 |
| (Dok from : Tribratanews.polri.go.id) |
Jakarta - SuaraMediaNews.com | Sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh mengalami bencana alam dalam beberapa pekan terakhir. Rentetan banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan menimbulkan korban, kerusakan infrastruktur, dan tekanan besar bagi sistem penanganan bencana di daerah. (Dilansir dari laman resmi Tribratanews.polri.go.idDilansir dari laman resmi Tribratanews.polri.go.id)
Baca Juga : Respons Cepat Menteri Bahlil, Pemulihan Listrik Sumatera Barat Sukses 100 Persen
Berbagai kejadian tersebut menunjukan masih adanya pekerjaan rumah besar dalam tata kelola kebencanaan nasional, mulai dari mitigasi, respon cepat, hingga transparansi informasi kebencanaan kepada masyarakat. Tantangan koordinasi antarinstansi, alur distribusi bantuan, hingga keterbukaan data turut menjadi sorotan publik.
Pemerhati keterbukaan informasi publik, Rizky Tarmasi, menegaskan bahwa kecepatan penyampaian informasi menjadi elemen krusial dalam manajemen darurat bencana.
“Data wilayah terdampak dan kebutuhan warga sangat menentukan efektivitas penanganannya,” ujar Rizky dikutip dari Tribratanews., Sabtu (20/12/2025).
Baca Juga : Kemenhut RI Ungkap Indikasi Kerusakan Hutan Hulu DAS yang Memperparah Bencana di Tapanuli
Menurutnya, persoalan lambatnya pendataan dan akses informasi masih sering ditemui di lapangan. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan warga, bahkan memicu munculnya kabar bohong di media sosial.
Kekosongan informasi resmi membuka ruang bagi hoaks dan spekulasi, yang pada akhirnya memperburuk kondisi psikologis warga terdampak.
Rizky menilai, prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengamanatkan badan publik menyampaikan informasi kebencanaan secara segera belum berjalan optimal.
“Informasi bencana harus cepat, akurat, dan mudah diakses publik,” tegasnya.
Baca Juga : Respons Cepat Menteri Bahlil, Pemulihan Listrik Sumatera Barat Sukses 100 Persen
Ia menambahkan, koordinasi informasi antarinstansi pemerintah perlu dilakukan melalui satu pintu data kebencanaan agar publik memperoleh kepastian, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti aspek transparansi distribusi bantuan. Akses informasi mengenai alur logistik, penyaluran bantuan, hingga penggunaan anggaran kebencanaan dinilai penting untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan keadilan bagi seluruh korban.
Pemanfaatan teknologi digital berpotensi meningkatkan kecepatan dan akurasi penyebaran informasi secara real-time. Namun peningkatan kapasitas SDM tetap menjadi faktor penentu keberhasilan sistem informasi terpadu.
Di sisi lain, media massa juga memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Prinsip verifikasi dan keberimbangan dalam pemberitaan harus tetap dijaga agar publik menerima informasi yang benar.
Berbagai rentetan bencana di Sumatera dan Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk membenahi tata kelola kebencanaan. Penguatan transparansi, akurasi data, dan respons cepat diharapkan dapat meminimalkan dampak bencana dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat terdampak.
Melalui keterbukaan informasi bencana, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
(Editor : smn)
