 |
| Proposal ini secara resmi disampaikan oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, |
Lampung Barat - SuaraMediaNews.com | Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengajukan pembangunan 168 unit rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Proposal ini secara resmi disampaikan oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, dalam acara Business Matching Lahan Aset Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk pengembangan perumahan di kawasan perdesaan pada Selasa, 18 November 2025.
Pertemuan berlangsung di Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari PPLPN LAN di Jakarta Pusat, di mana Bupati menjelaskan rencana pembangunan rusun tersebut. Bangunan ini direncanakan akan berdiri di lahan seluas 1,2 hektare, tepatnya di Kelurahan Pasar Liwa. Rencana tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi ASN yang bertugas di wilayah Lampung Barat.
Dalam pertemuan itu, Bupati Parosil didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Lampung Barat, Mia Miranda, yang diwakili oleh Kabid Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Oman Widodo. Kedatangan rombongan dari Pemkab Lampung Barat mendapat sambutan langsung dari Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran.
Bupati Parosil menekankan harapannya agar usulan ini dapat direalisasikan pada tahun 2026. Menurutnya, pembangunan rusun ASN tidak hanya menyediakan hunian yang layak tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menambahkan bahwa fasilitas ini akan memberi dorongan motivasi kerja, mengoptimalkan efisiensi mobilitas pegawai, serta membantu penataan kawasan Pasar Liwa agar lebih teratur dan terarah.
Pemerintah daerah memandang bahwa kebutuhan hunian vertikal bagi ASN semakin penting seiring dengan perkembangan wilayah Lampung Barat dan tingginya permintaan terhadap tempat tinggal yang memadai. Melalui kolaborasi ini, Pemkab berharap dapat mendukung pemerataan pembangunan perumahan terutama di daerah perdesaan.
Saat ini, usulan tersebut tengah berada dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemkab Lampung Barat optimis bahwa rencana ini akan segera mendapat persetujuan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari program pembangunan tahun anggaran 2026.
(fit)
