Jakarta – SuaraMediaNews.com | Nama Nafa Urbach kembali menjadi bahan perbincangan publik setelah pernyataannya soal tunjangan DPR RI menuai kontroversi. Aktris sekaligus penyanyi yang kini duduk sebagai anggota DPR itu sebelumnya menyebut tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan wajar diberikan, dengan alasan biaya hidup di kawasan Jabodetabek yang tinggi serta macetnya perjalanan ke Senayan.
Pernyataan itu langsung memicu kritik tajam masyarakat. Bahkan, isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI sempat melahirkan aksi demonstrasi besar pada 25 Agustus 2025.
Tak ingin berlama-lama dalam pusaran kritik, Nafa Urbach yang kini duduk di Komisi IX DPR RI membuat pernyataan mengejutkan. Ia berjanji akan mengalokasikan seluruh gaji dan tunjangan DPR RI yang diterimanya untuk rakyat, khususnya para guru di daerah pemilihannya.
“Seluruh gaji dan tunjangan akan saya serahkan kembali untuk masyarakat di daerah pemilihan saya hingga tahun 2029,” tulis Nafa Urbach melalui akun Instagram pribadinya.
Langkah ini disebut sebagai upaya dirinya untuk meredam amarah publik sekaligus menunjukkan komitmennya pada dunia pendidikan.
Usai pernyataan itu, publik justru kembali menyoroti kekayaan Nafa Urbach yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 20 Juni 2024. Dalam laporan tersebut, Nafa diketahui memiliki harta senilai Rp20,2 miliar.
Berikut rincian kekayaan Nafa Urbach berdasarkan LHKPN :
Tanah dan bangunan: Rp1.550.000.000
-
Tanah dan bangunan seluas 108 m² di Magelang senilai Rp700 juta
-
Tanah seluas 784 m² di Magelang senilai Rp850 juta
-
-
Kendaraan/alat transportasi: Rp1.150.000.000
-
Mobil Honda HRV Prestige tahun 2015 Rp215 juta
-
Mercedes Benz tahun 2022 Rp935 juta
-
-
Harta bergerak lainnya: Rp13.500.000.000
-
Surat berharga: Rp300.000.000
-
Kas dan setara kas: Rp3.701.480.026
-
Utang: –
Meski janji Nafa Urbach untuk menyumbangkan gaji DPR RI hingga 2029 menuai apresiasi dari sebagian masyarakat, publik tetap menunggu realisasi dari komitmen tersebut.
Pasalnya, transparansi soal penggunaan gaji dan tunjangan anggota dewan masih menjadi sorotan utama dalam isu kepercayaan publik terhadap DPR.
Langkah ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi anggota DPR lainnya agar lebih peduli pada rakyat, terutama sektor pendidikan.
(san)
