Jakarta, SuaraMediaNews.com | Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyepakati kisaran asumsi ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis (24/07/2025), dan dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Dalam agenda yang membahas Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid membacakan laporan hasil pembahasan yang mencakup sejumlah indikator penting.
Berikut adalah rangkuman asumsi ekonomi makro yang telah disepakati :
- Pertumbuhan ekonomi: 5,2% – 5,8%
- Inflasi: 1,5% – 3,5%
- Nilai tukar rupiah: Rp16.500 – Rp16.900 per US$
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,6% – 7,2%
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$60 – US$80 per barel
- Lifting minyak bumi: 605 ribu – 620 ribu barel per hari
- Lifting gas bumi: 953 ribu – 1.017 ribu barel setara minyak per hari
Sementara itu, dari sisi makro fiskal 2026, berikut adalah proyeksinya:
- Pendapatan negara: 11,71% – 12,31% dari PDB
- Belanja negara: 14,19% – 14,83% dari PDB
- Keseimbangan primer: -0,18% hingga -0,22% dari PDB
- Defisit anggaran: -2,48% hingga -2,53% dari PDB
- Pembiayaan anggaran: 2,48% – 2,53% dari PDB
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa laporan dari Banggar DPR ini akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Agustus 2025.
Melalui unggahan di akun Instagram @smindrawati, Menkeu menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada DPR RI atas sinergi yang terjalin dalam proses penyusunan RAPBN 2026.
“Terima kasih kepada para pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, serta jajaran Banggar yang terus menjadi partner konstruktif pemerintah dalam merancang APBN. Sinergi ini penting agar APBN bisa menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Menkeu.
Dengan kesepakatan ini, pemerintah dan DPR RI menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyusunan RAPBN 2026 yang realistis dan responsif terhadap tantangan global.
Diharapkan, APBN 2026 nantinya mampu menjadi alat yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.
(Siaran Pers:Kemenkeu RI*)
