 |
| Rakor berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Lampung Barat |
Lampung Barat | SuaraMediaNews.com - Menyikapi isu-isu hangat yang tengah viral di masyarakat, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi vertikal.
Rakor berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Senin (14/7/2025). Dalam rakor tersebut, dua permasalahan utama yang dibahas adalah konflik antara manusia dan satwa liar serta kelangkaan tabung gas LPG subsidi 3 kilogram yang meresahkan masyarakat.
Bupati Parosil menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut secara tepat dan sesuai aturan hukum.
"Rakor ini menjadi wadah untuk menyatukan pemikiran dan mencari solusi konkret agar permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang humanis dan tidak melanggar hukum," tegas Parosil.
Parosil mengungkapkan bahwa konflik antara manusia dan satwa liar, terutama di wilayah perkebunan dan pinggiran hutan, sudah berlangsung lama dan belum menemukan solusi strategis yang berkelanjutan.
"Persoalan ini terus berlarut tanpa kejelasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah terkoordinasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat," tambahnya.
Ia mengimbau Forkopimda dan instansi terkait untuk aktif melakukan sosialisasi secara humanis, khususnya kepada petani kopi agar tidak melakukan panen secara individu guna menghindari potensi serangan satwa.
"Masyarakat perlu diingatkan untuk tidak merambah hutan dan memahami batas kawasan. Edukasi dan pengawasan harus berjalan seiring," ujarnya.
Terkait kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg, Parosil menjelaskan bahwa dari hasil koordinasi dengan pihak Pertamina, distribusi sebenarnya masih ideal. Namun, lonjakan konsumsi disebabkan oleh masuknya petani musiman dari luar daerah.
"Hak atas gas subsidi 3 Kg diperuntukkan bagi warga berdomisili Lampung Barat. Banyaknya pendatang musiman mengakibatkan jatah lokal tertekan," jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Lampung Barat telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian ESDM guna meminta tambahan kuota distribusi gas subsidi.
Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Zainur Rochman yang mewakili Forkopimda menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang akan diambil Pemkab Lampung Barat.
"Kami siap bersinergi dan mendukung sepenuhnya selama kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Zainur.
Dengan digelarnya rapat ini, diharapkan muncul solusi komprehensif dalam menyikapi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Lampung Barat secara bijak dan berkelanjutan.
(Fit)
