 |
| Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) |
KUPANG – SuaraMediaNews.com | Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (7/8/2026). Dalam kunjungannya, Menkeu bertemu dengan jajaran Kementerian Keuangan di NTT untuk memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara Kupang tersebut membahas sejumlah hal penting, mulai dari perkembangan penerimaan negara, penggunaan APBN, hingga dukungan anggaran pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas, termasuk upaya pengendalian inflasi di NTT.
Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Selain itu, Kemenkeu juga bertugas memastikan anggaran pemerintah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota.
Anggaran tersebut siap dicairkan mulai Jumat (7/8/2026), termasuk untuk pemerintah daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Namun, Purbaya menekankan bahwa tugas Kementerian Keuangan bukan hanya mengalokasikan anggaran. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus dilakukan secara cermat agar dana pemerintah benar-benar digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan,” tegas Purbaya.
Ia mengatakan pengawasan menjadi bagian penting untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, anggaran yang tidak diawasi dengan baik dapat menimbulkan persoalan dan mengurangi kepercayaan masyarakat.
“Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” lanjutnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap belanja pemerintah yang berkaitan dengan pengendalian inflasi.
Pemantauan dilakukan menggunakan Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT. Sistem tersebut digunakan untuk melihat efektivitas belanja pemerintah, memantau perkembangan inflasi, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan.
Dengan adanya dashboard tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat, khususnya dalam menghadapi perubahan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Upaya pengendalian inflasi di Nusa Tenggara Timur juga dilakukan melalui koordinasi antara berbagai lembaga.
Kanwil DJPb Provinsi NTT terlibat dalam sejumlah forum koordinasi, antara lain High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT.
Koordinasi juga dilakukan bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke NTT menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan APBN di daerah, sekaligus memastikan anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).
