Lampung Barat – SuaraMediaNews.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan perlindungan terhadap aset daerah. Hal itu ditunjukkan melalui pertemuan antara Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Lampung, Taufiqurrakhman, di ruang kerja Bupati, Selasa (14/7/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi antara Pemkab Lampung Barat dan Kanwil Kementerian Hukum Lampung dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan kepastian hukum.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Taufiqurrakhman, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda silaturahmi kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga memperkenalkan berbagai tugas dan fungsi Kementerian Hukum yang dapat mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pelayanan hukum, harmonisasi regulasi, hingga perlindungan kekayaan intelektual.
Menurutnya, Kanwil Kementerian Hukum siap memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mengidentifikasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomi maupun budaya agar memperoleh perlindungan hukum.
Potensi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari hasil pertanian, peternakan, produk unggulan masyarakat, hingga karya seni dan budaya lokal yang menjadi identitas Kabupaten Lampung Barat.
"Kami siap membantu pemerintah daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi sesuai tugas dan fungsi kami, termasuk mendampingi proses perlindungan kekayaan intelektual daerah," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyambut positif kunjungan jajaran Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Lampung.
Ia menilai hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik perlu terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Menurut Parosil, tujuan utama kerja sama tersebut adalah membangun komunikasi, kolaborasi, dan sinergi yang semakin solid antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kementerian Hukum yang selama ini aktif memberikan pendampingan terhadap berbagai kebutuhan hukum Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Parosil berharap kerja sama tersebut mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat, sekaligus sejalan dengan visi pembangunan nasional melalui program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Parosil mengungkapkan bahwa selama ini koordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum telah berjalan baik, terutama dalam proses penyusunan berbagai produk hukum daerah, baik berupa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).
Menurutnya, harmonisasi setiap regulasi sangat penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.
Ia menegaskan bahwa setiap rancangan peraturan perlu melalui proses harmonisasi bersama Kanwil Kementerian Hukum sebelum ditetapkan menjadi peraturan resmi.
Selain penyusunan regulasi, Parosil juga menilai bahwa sosialisasi kepada masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting. Dengan demikian, setiap aturan yang telah disahkan dapat dipahami dan dilaksanakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah upaya memperkuat perlindungan kekayaan intelektual daerah.
Parosil menilai Lampung Barat memiliki banyak aset budaya dan identitas lokal yang perlu memperoleh kepastian hukum agar tetap terjaga keberadaannya.
Menurutnya, perlindungan terhadap budaya lokal merupakan langkah strategis untuk menghindari sengketa atau klaim kepemilikan di masa mendatang.
Beberapa identitas budaya khas Lampung Barat yang menjadi perhatian antara lain Sekura serta Orkes Gambus, yang selama ini dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat setempat.
Dengan adanya perlindungan hukum melalui skema kekayaan intelektual, berbagai warisan budaya tersebut diharapkan tetap menjadi identitas resmi Kabupaten Lampung Barat sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Lampung menjadi bukti komitmen kedua belah pihak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan kualitas produk hukum daerah semakin meningkat, pelayanan hukum kepada masyarakat semakin optimal, serta berbagai potensi daerah memperoleh perlindungan hukum yang memadai.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum yang mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan sekaligus menjaga kekayaan intelektual dan budaya Lampung Barat untuk generasi mendatang.
(Fit/smn)
