 |
| Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat |
LAMPUNG BARAT – SuaraMediaNews.com | Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Turut hadir sebagai narasumber Inspektur Provinsi Lampung Dra. Bayana dan Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Lampung Aris Suprianto. Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiawan mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting.
Dalam arahannya, Parosil Mabsus menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Menurutnya, langkah yang lebih penting adalah membangun sistem pencegahan yang kuat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan yang efektif, serta peningkatan integritas aparatur.
Ia menegaskan bahwa seluruh ASN Lampung Barat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas.
“Pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu seluruh aparatur pemerintah harus terus memperkuat integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Parosil.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti hasil Monitoring Center for Prevention (MCSP) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang mencatat nilai 84,73 dan menempatkan daerah tersebut di posisi ke-11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Meskipun capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif, Parosil meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak cepat berpuas diri. Ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar lebih tertib dan akuntabel.
Menurutnya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Selain MCSP, Parosil juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di lingkungan pemerintahan.
Berdasarkan data tahun 2025, nilai SPI Kabupaten Lampung Barat mencapai 73,48. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun masih berada dalam kategori waspada.
"Peningkatan ini patut disyukuri, tetapi kita tidak boleh lengah. Masih diperlukan kerja keras untuk memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Parosil Mabsus juga mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh dipandang hanya sebagai upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurutnya, tujuan utama pembangunan Zona Integritas adalah menciptakan budaya kerja yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
BACA JUGA : DPC PDIP Gresik Gelar Haul Bung Karno ke-56, Doa Bersama dan Santunan Warnai Peringatan Sang Proklamator
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan terus mendorong peningkatan capaian SPI, pemenuhan indikator MCSP, pengembangan inovasi pelayanan publik, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
Menutup sambutannya, Parosil menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, peratin, kepala puskesmas, hingga seluruh ASN agar mengikuti sosialisasi dengan serius dan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan kinerja.
Ia berharap seluruh aparatur dapat meningkatkan komitmen antikorupsi dalam setiap pelaksanaan tugas serta terus memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas kepada masyarakat.
“Melalui komitmen bersama dan kerja sama seluruh jajaran, mari kita wujudkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
(smn)
