Palembang - Suaramedianews.com | Objek perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk kolam retensi Simpang Bandara adalah sertifikat No. 4737 atas nama MS dengan luas 40.000 M2.
Legalitas sertifikat No. 4737 di perkuat BPN kota Palembang dengan memasukkannya dalam aplikasi PINFORMASI nilai tanah dengan opini harga tanah Rp. 3.775.000 per meter.
"Apa dasar atau alas hak sertifikat No. 4737 atas nama MS yang di terbitkan kantor BPN kota Palembang sebelum proses ganti rugi tanah", ungkap Feri Kurniawan Deputy senior K MAKI.
"Kenapa auditor BPKP Perwakilan Sumsel menyatakan sertifikat no. 4737 tidak sah dengan opini total lost senilai Rp. 39,8 milyar", lanjut Feri.
"Selanjutnya apa dasar Kantor Jasa Penilai (KJPP) Henricus Judi Adrianto menyatakan nilai wajar ganti rugi tanah seluas 40.000 M2 Rp. 112 milyar", ucap Deputy K MAKI itu.
"NJOP tanah yang berlokasi di Lebak Jaya kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami tentunya mengacu kepada PBB daerah setempat dan berapa nilainya", ujar Feri deputy K MAKI.
"Perkara yang tidak terlalu rumit tapi banyak yang terlibat sehingga akan menjadikan penyidikan berlangsung cukup lama", papar Feri.
"Yang pastinya penyididkan harus di mulai dari proses terbitnya sertifikat dalam lingkup kantor BPN Kota Palembang", tegas Feri lebih lanjut.
"Pendaftaran hak, verifikasi alas hak, pengukuran, judifikasi, SK sertifikat dan terbitnya sertifikat No. 4737 adalah tanggung jawab kantor BPN Kota Palembang", feri lanjutkan pendapatnya.
"Sayangnya Nusron Wahid dalam kapasitas selaku Menteri ATR BPN dan kunjungan singkat ke Palembang tidak membahas masalah internal BPN Sumsel dan khususnya BPN Kota Palembang", pungkas Feri Kurniawan.
Kaperwil Sumsel
(Verawati)
