Bandar Lampung | SuaraMediaNews.com - Kabar menggembirakan datang dari Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung berhasil melampaui rata-rata nasional, dengan capaian sebesar 5,47 persen (year-on-year) pada Kuartal I Tahun 2025.
Angka ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera, sekaligus urutan ke-9 secara nasional dari 38 provinsi.
Capaian tersebut disoroti dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin (7/7/2025), diikuti langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan dari ruang Command Center lantai 2 Kantor Gubernur.
Rapat nasional ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan membahas tiga topik utama, adalah Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Pengendalian Inflasi, Percepatan Pembangunan Tiga Juta Rumah.
Tito menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,87 persen pada Kuartal I 2025, menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-4 di G-20 dan ke-4 di ASEAN, mengungguli Singapura dan Malaysia.
“Kita bangga dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional 4,87 persen di tengah tantangan geopolitik global. Ini mencerminkan tren kemajuan dan menjadi landasan kuat dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, serta mengurangi kemiskinan,” ujar Mendagri Tito.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,47 persen mencatatkan Lampung sebagai motor penggerak ekonomi Sumatera, mengungguli provinsi-provinsi lainnya di pulau ini.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong berbagai sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan, industri pengolahan, serta optimalisasi belanja dan investasi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, memaparkan 9 langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu:
-
Penguatan Konsumsi Rumah Tangga: Stabilisasi harga bahan pokok dan penciptaan lapangan kerja.
-
Optimalisasi Belanja Pemerintah: Percepatan realisasi APBD dan pembangunan infrastruktur.
-
Peningkatan Investasi: Realisasi PMA dan PMDN, dorongan produktivitas sektor unggulan, serta kemudahan perizinan.
-
Penguatan Net Ekspor: Pencegahan ekspor dan impor ilegal.
-
Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan sesuai potensi lokal.
-
Peningkatan Output Industri Manufaktur Lokal.
-
Perluasan Lapangan Kerja melalui UMKM dan digitalisasi ekonomi lokal.
-
Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi di Sektor Produktif.
-
Peningkatan Daya Saing Daerah secara berkelanjutan.
Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, menegaskan kesiapan BPS dalam mendukung upaya percepatan pembangunan ekonomi dengan penyediaan data statistik berkualitas yang menggambarkan realitas ekonomi daerah.
“Langkah konkret tersebut harus diterjemahkan sesuai karakteristik ekonomi lokal. BPS akan hadir mendampingi dengan data yang akurat,” ujar Amalia.
Rapat ditutup dengan laporan Dirjen Perumahan Pedesaan, Imran, terkait progres realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional.
(TOPO)
