Sumsel | SuaraMediaNews.cpm - Fungsionaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Selatan, M. Fariz Akendra berpendapat bahwa Pada peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, kita tidak hanya memperingati berdirinya institusi Polri, tetapi juga merenungkan peran, perjalanan, dan tantangan besar yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas bangsa, khususnya di Sumatera Selatan.
HUT Bhayangkara sejatinya bukan sekadar seremoni atau serangkaian upacara, tetapi menjadi titik refleksi bagi seluruh jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan masyarakat untuk mengevaluasi sejauh mana cita-cita Polri yang profesional, modern, dan terpercaya sudah benar-benar terwujud.
Dalam keterangannya, Akendra menyebutkan bahwa kita semua patut memberikan apresiasi atas kerja keras para anggota kepolisian Sumsel dibawah Kepemimpinan Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Andi Rian Ryacudu Djajadi, S.I.K., M.H. yang berada di lapangan yang siang dan malam mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa demi menjaga rasa aman masyarakat. Mereka hadir di jalanan, di titik rawan, di pelosok, bahkan di wilayah konflik. Tidak sedikit anggota Bhayangkara Sumsel yang gugur dalam tugas, dan mereka layak dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
Berbagai operasi besar dalam mengungkap jaringan narkotika, terorisme, kejahatan siber, kejahatan terhadap masyarakat hingga pengamanan dalam momentum demokrasi seperti Pemilu dan Pilkada membuktikan bahwa Polda Sumsel memainkan peran vital dalam menjaga keutuhan negara.
"Namun, dalam semangat apresiasi itu, kita tidak boleh menutup mata terhadap realitas yang masih mengusik rasa keadilan publik. Masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi secara serius dan menyeluruh. Praktik kekerasan berlebihan saat penanganan aksi unjuk rasa, laporan masyarakat yang lambat ditindaklanjuti, hingga sorotan terhadap dugaan kasus suap dan tebang pilih dalam penegakan hukum menjadi noda yang meskipun dilakukan oleh segelintir oknum, tetap mencederai nama baik institusi Polri, khususnya Polda Sumsel.", ucap Akendra yang juga Mantan Wakil Presiden Mahasiswa UNSRI.
Polri harus menyadari bahwa kepercayaan publik adalah modal sosial paling berharga. Kekuatan hukum tidak hanya diukur dari senjata atau kewenangan, tetapi juga dari integritas dan empati.
Masyarakat Sumsel tidak membenci polisi, tetapi mereka kecewa ketika hukum tidak ditegakkan secara adil. Ketika rakyat merasa tidak diperlakukan sebagai subjek hukum yang sejajar, di situlah kepercayaan mulai terkikis.
Untuk itu, kritik yang muncul dari masyarakat harus diterima sebagai bentuk cinta dan kepedulian. Kritik bukanlah ancaman, melainkan masukan yang dibutuhkan agar institusi sebesar Polri terus tumbuh, dewasa, dan dipercaya. Polisi masa kini harus menjadi pengayom yang mampu mendengar, bukan hanya mengatur. Menjadi sahabat rakyat, bukan sekadar penegak perintah.
Transformasi Polri menuju lembaga yang “Presisi : Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan" adalah langkah positif. Namun, transformasi ini tidak boleh hanya berhenti di atas kertas atau slogan, melainkan harus menyentuh hingga level terendah, menyentuh cara berpikir dan budaya kerja setiap anggota Polri. Profesionalisme tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketakutan, bukan penghormatan.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, kita juga memikul tanggung jawab untuk terus mengawasi, mendukung, dan memberi masukan bagi kemajuan Polri. Karena Polri yang kuat adalah kebutuhan bangsa. Polisi yang dipercaya adalah tiang dari negara hukum yang sehat.
Dirgahayu Bhayangkara ke-79. Semoga institusi Polri, khususnya Polda Sumsel di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi, senantiasa menjadi penjaga keadilan, bukan hanya pelindung negara, tetapi juga pelindung nurani rakyat Sumsel. Teruslah berbenah, teruslah mendengar, dan teruslah menjaga hati rakyat karena hanya dengan kepercayaan rakyat, Polri akan benar-benar menjadi institusi yang dicintai.
(Vera)
