suaramedianews.com ,Lampung barat--.Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa menjadi salah satu target prioritas pengawasan BPKP di Tahun 2023. Dana Desa sebagai salah satu komponen pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa telah lama ada
Sejak pertama kali dikucurkan pada tahun 2015 sampai dengan saat ini, tidak sedikit permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. senin (27/11/23)
Seperti di Kabupaten Lampung Barat, oknum mantan peratin di Kabupaten ini, tepatnya di Pekon Tribudi Makmur Kecamatan Kebun Tebu, Diduga tidak transparan dengan anggaran dana desa tahun 2022-2023 .
Pada saat awak media menemui beliau, tepatnya pada hari sabtu 25/11/23
di kediamannya yang bertempat di pekon Tribudi Makmur tersebut beliau diduga enggan memberikan statmen yang jelas.
Ketidak transparan tersebut terletak pada saat awak media menanyakan tentang ketahanan pangan pada tahun 2023 di tahap kedua, Dimana nilai anggaran tersebut di anggarkan dengan nilai yg tidak sedikit yaitu 35 juta.
Pada saat di wawancarai oleh tim tentang anggran tersebut "Andi" menjelaskan
"Kita untuk ketahanan pangan itu anggaran 35 juta mba, dan itu kita mengadakan bibit pokat 1000 bibit, dan kita bagikan 1 bibit per Kepala Keluarga (KK)" Jelas andi.
Sedangkan Jumlah KK yang ada di pekon Tribudi Makmur hanya berjumlah kurang lebih 600 KK. Apabila Per KK hanya 1 bibit, maka terjadi selisih 400 bibit yang tidak jelas dimana.
Kemudian pada tahun 2022 Pekon tersebut juga mengadakan pengadaan bibit yang sama Yaitu bibit pokat jenis pokat aligator, namun saat tim awak media menanyakan jumlah dan tempat bibit itu di bagikan "Adi terlihat gugup dan tidak terus terang.
"Klo untuk yang 2022 bibit itu kami tanam di dekat Gedung Serba Guna (GSG) Pekon Tribudi Makmur, kalo untuk jumlah nya mba saya lupa mba berapa ya, mba liat aja di lokasi nanti kan ada, soalnya ini udah mulai ngebleng ini mah di tanya tanya terus "tambah Andi.
Faktanya pada saat awak media turun ke lokasi, di Gedung Serba Guna (GSG) seperti yg di jelaskan andi, tim awak media tidak menemukan 1 bibit pun yang tertanam di dekat GSG tersebut.
.jpeg)
Keganjilan ketidak transparan pun, tidak terjadi hanya di ketahanan pangan saja, namun terjadi pula pada anggaran pemeliharaan jalan desa tahun 2023.
Mantan Peratin Tribudi Makmur tersebut saat ditanya awak media terkait anggaran pemeliharaan jalan desa tahun 2023, dirinya mengatakan bahwa tidak pernah ada peliharaan untuk jalan desa, tapi untuk pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) dengan nilai Rp 33.000.000.
Sementara itu, realisasinya yang terserap pada rincian anggaran Dana Desa di peruntukan Untuk pemeliharaan jalan desa.
Saat awak media akan mengkonfirmasi ulang, andi tidak bisa di hubungi, begitupun dengan beberapa aparatur pekon Yang di hubungi via telpon enggan menjawab pertanyaan Dari awak media. (Bela)
